Pakar Sebut Satgas Hak Tagih BLBI Perlu Paparkan Target Kerja ke Publik

HomeHukum dan KriminalPakar Sebut Satgas Hak Tagih BLBI Perlu Paparkan Target Kerja ke Publik

JAKARTA – Pengajar Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera Bivitri Susanti memandang Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) perlu memaparkan target kerja kepada publik.

“Publik perlu mengetahui timeline kerja tim satgas, lalu siapa targetnya: si A, B, C. Ini loh target kami untuk sekian triliun dan kapan, jadi dibuka ke publik agar publik dapat mengontrol,” kata Bivitri dalam diskusi publik daring “Menyoal Langkah KPK Menghentikan Penyidikan Perkara BLBI” di Jakarta, Minggu (11/4).

Presiden RI Joko Widodo pada 6 April 2021 menerbitkan Keputusan Presiden RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Dana BLBI.

Bivitri mengatakan bahwa tim harus transparan betul. Bila tidak, mungkin 2-3 tahun lagi masyarakat sipil atau publik marah karena tidak tahu apa saja yang sudah dilakukan dan duitnya ada yang kembali atau tidak.

Namun, di sisi lain Bivitri mengkritisi bahwa untuk penagihan dana BLBI bukan persoalan membentuk tim karena fungsi penagihan dana negara sendiri sudah melekat di alat-alat negara lain, seperti Kejaksaan Agung sebagai pengacara negara.

“Dalam pengelolaan negara, penagihan keuangan negara sudah melekat ke jabatan tertentu, tidak usah dibentuk tim lagi,” katanya.

Jika Presiden inging menunjukkan kepedulian, menurut dia, umumkan saja bahwa dalam rapat sudah menunjuk menteri A, B, dan C untuk melakukan apa saja jadi tidak perlu menerbitkan keppres karena ada administrasi negara yang keluar, seperti uang sekretariat dan lainnya, jadi mubazir.

“Apalagi dalam tim tidak memasukkan KPK, jadi ada pesan politik KPK diabaikan di sini,” kata Bivitri.

Sebelumnya, KPK menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) pada tanggal 31 Maret 2021 terhadap pemegang saham dan pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) Sjamsul Nursalim dan istrinya Itjih Nursalim dalam perkara dugaan korupsi terkait dengan pemenuhan kewajiban pemegang saham BDNI selaku obligor BLBI kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang diduga merugikan kerugian negara hingga Rp4,58 triliun.

Menurut Bivitri, tim tersebut juga menunjukkan kegagalan pemerintah bahwa tujuan penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi bukan hanya agar duitnya balik, melainkan juga untuk memberikan efek jera.

“Kalau duit balik, alhamdulillah. Akan tetapi bagaimana sistemnya membuat orang jera dan berpikir ribuan kali untuk korupsi. Dengan tim ini menunjukkan yang penting duitnya saja,” kata Bivitri. (ant/fin)

Baca Juga

Berita Terbaru