"Amerika Serikat mengecam segala upaya untuk mengubah hasil pemilu baru-baru ini atau menghalangi transisi demokrasi Myanmar. AS akan mengambil tindakan terhadap mereka yang bertanggung jawab jika langkah-langkah ini tindak dihentikan," kata juru bicara Gedung Putih, Jen Psaki, melalui pernyataan.
BACA JUGA: 6 Kali Dipolisikan Atas Ujaran Kebencian, Abu Janda Seolah ‘Kebal Hukum’
Negara-negara ASEAN mengomentari kudeta militer terhadap pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi. Beberapa negara bersikap tak akan mencampuri urusan dalam negeri Myanmar.Wakil Perdana Menteri Thailand Prawit Wongsuwan menegaskan, perebutan kekuasaan oleh militer sebagai masalah dalam negeri Myanmar.
"Itu urusan dalam negeri mereka," kata Prawit, singkat, dikutip dari Reuters, Senin (1/2/2021).
Sikap senada disampaikan pemimpin Kamboja Hun Sen. Dia menolak berkomentar lebih lanjut selain mengatakan kudeta merupakan urusan dalam negeri Myanmar.
BACA JUGA: Dewan Facebook Minta Pendapat Publik Soal Pemblokiran Akun Donald Trump
"Kamboja sama sekali tidak mengomentari urusan dalam negeri negara mana pun, baik dalam kerangka ASEAN maupun negara lain," ujarnya.Adapun Filipina lebih memprioritaskan keselamatan warganya yang kini berada di Myanmar. Menurutnya, gejolak politik di Myanmar sebagai masalah internal dan Filipina tak akan mencampurinya.
"Yang penting adalah keselamatan warga kami di Myanmar," ujar Juru bicara presiden Filipina, Harry Roque.
Sementara itu Singapura menyampaikan keprihatinan yang besar atas situasi di Myanmar serta mendesak semua pihak untuk menahan diri dan mengedepankan cara-cara yang damai.
BACA JUGA: Penambahan Pemakaman untuk Jenazah Terinfeksi Covid-19 di Bambu Apus
"Singapura mengungkapkan keprihatinan yang besar tentang situasi terbaru di Myanmar. Kami memantau situasi dengan cermat dan berharap semua pihak yang terlibat menahan diri, melakukan dialog, dan mengupayakan hasil yang positif dan damai," demikian keterangan Kementerian Luar Negeri Singapura.Indonesia juga menyampaikan keprihatinan atas perkembangan politik di Myanmar. Pemerintah juga menggarisbawahi perselisihan terkait hasil pemilu agar diselesaikan sesuai dengan aturan hukum.
"Indonesia mengimbau penggunaan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Piagam ASEAN, di antaranya komitmen pada hukum, kepemerintahan yang baik, prinsip-prinsip demokrasi, dan pemerintahan yang konstitusional," kata Kemlu RI.
BACA JUGA: Adhie Massardi Minta Polisi Bongkar Jaringan Ekstrimis Rasis yang Berlindung di Balik Kekuasaan
Kemenlu jua meminta warga Indonesia di Myanmar untuk tenang dan tetap berhati-hati. Pasalnya, Angkatan bersenjata Myanmar (Tatmadaw) telah mendeklarasikan status darurat militer selama satu tahun."KBRI telah memberikan imbauan kepada masyarakat dan menghubungi simpul-simpul masyarakat Indonesia agar tetap tenang dan menghubungi KBRI jika menghadapi masalah," kata Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia, Judha Nugraha, melalui pernyataannya.
Judha menuturkan, jumlah WNI di Myanmar sekitar 500 orang. Kondisi mereka saat ini dalam keadaan baik dan aman. "Mayoritas WNI bekerja di sektor migas, pabrik, industri garmen, dan ABK," ujarnya.
BACA JUGA: Infografis: Statistik Covid-19 di Indonesia Selasa, 26 Januari 2021
Sementara itu, Sekretaris Kedubes RI di Yangon, Cahya Pamengku Ali meminta, warga Indonesia menyiapkan persiapan bahan makanan dan kebutuhan pokok lainnya untuk kebutuhan selama satu hingga dua pekan ke depan, termasuk obat obatan dan multivitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuh."Selalu membawa tanda pengenal (id card) atau dokumen resmi (paspor) yang masih berlaku, untuk memudahkan identifikasi apabila terdapat pemeriksaan oleh aparat keamanan," kata Cahya di akun Instagram KBRI di Yangon. (der/fin)
