DPR Susuri Jejak, Calon Kapolri Safari

JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memulai rangkaian uji kelayakan dan kepatutan calon Kapolri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo. Tahap awal DPR melacak rekam jejak.

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengatakan pihaknya melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). RDPU bertujuan untuk mengetahui rekam jejak calon Kapolri, Komjen Pol Listyo Sigit.

Selain itu, Komisi III DPR juga menelisik kinerja dan prestasi calon Kapolri sebagai seorang perwira di Kepolisian.

BACA JUGA:  KPK Cecar Gubernur Bengkulu Soal Perizinan Eskpor Benih Lobster

"Rekam jejak dan kinerja Listyo Sigit selama ini sebagai seorang perwira Polri," katanya, Senin (18/1).

Dikatakannya, Komisi III DPR juga meminta penjelasan Kompolnas yang telah merekomendasikan nama-nama calon Kapolri kepada Presiden Jokowi.

"Poinnya adalah bagaimana mekanisme dari 13 orang menjadi lima nama dan dipilih calon tunggal Kapolri oleh Presiden Jokowi," ujarnya.

Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Benny Mamoto membenarkan jika pihaknya memberikan masukan kepada Komisi III DPR terkait rekam jejak Listyo Sigit.

BACA JUGA:  Pencarian Korban dan Puing Sriwijaya Air SJ 182 Diperpanjang Selama Tiga Hari

"Kami memberikan masukan, terkait rekam jejak, jadi karir-nya dari nol sampai terakhir menjadi Kepala Bareskrim, ada atau tidak catatan-catatan yang negatif," katanya.

Dikatakannya, masukan-masukan Kompolnas akan digunakan Komisi III DPR dalam proses uji kelayakan dan kepatutan calon Kapolri.

Benny Mamoto juga menjelaskan bagaimana mekanisme munculnya lima nama calon Kapolri yang disampaikan kepada Presiden Jokowi.

BACA JUGA:  Tim SAR Gabungan Masih Mencari Pria yang Diterkam Buaya Saat Berwudu di Sungai

Menurutnya, Kompolnas telah melakukan tiga kali Focus Group Discussion (FGD) untuk meminta masukan masyarakat sebelum mengusulkan nama-nama calon Kapolri.

"Pertama 'FGD' dengan anggota Polri aktif dari angkatan 1989-1995 karena mereka yang akan dipimpin nanti; kedua dengan perwakilan masyarakat, tokoh masyarakat, LSM, akademisi dan tokoh agama. Lalu 'FGD' ketiga dengan para purnawirawan, mantan Kapolri dan Wakapolri yang tergabung dalam Persatuan Purnawirawan Polri," ungkapnya.

Hasil FGD, lalu disusun kriteria Kapolri yang diharapkan masyarakat. Kompolnas kemudian mendata anggota Polri aktif berpangkat Komjen atau Bintang Tiga. Dari hasil pendataan itu ada 14 nama anggota Polri aktif dan kemudian Kompolnas mulai melakukan seleksi.

BACA JUGA:  Bikin Konten tentang Mbak You, Deddy Corbuzier Pertanyakan Agama Sang Peramal

"Kami mulai seleksi, yang masa dinasnya kurang dari dua tahun kami 'drop', dua tahun lebih kami masukan. Berarti sudah berkurang banyak," ujarnya.

Kemudian, Kompolnas melihat rekam jejak karir sebagai Kapolda. Nama yang belum pernah mejadi Kapolda dicoret hingga mengerucut pada lima nama yaitu Komjen Pol Gatot Eddy Pramono, Komjen Pol Boy Rafly Amar, Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo, Komjen Pol, Arief Sulistyanto, dan Komjen Pol Agus Andrianto.

Dia menjelaskan, setelah mendapatkan lima nama tersebut, Kompolnas melakukan analisis SWOT yaitu apa saja kekuatan, kelebihan, kelemahan, potensi, dan peluang masing-masing calon Kapolri.

BACA JUGA:  Puluhan Tenaga Kesehatan di Cimahi Gagal Disuntik Vaksin Covid-19

"Lalu kami mendengarkan masukan dari berbagai pihak, misalnya, bagaimana kepribadian yang bersangkutan maka kami mendengarkan dari mantan anak buah dan teman-temannya," tutur-nya.

Setelah itu menurut dia, Kompolnas mengajukan lima nama tersebut kepada Presiden Jokowi untuk dipilih sebagai calon Kapolri.

Sementara itu, calon Kapolri Komjen Listyo Sigit melakukan safari untuk mencari dukungan dan memohon restu. Sebelum bertandang ke DPR, Listyo Sigit mendatangi rumah Mendagri Tito Karnavian yang juga mantan Kapolri.

BACA JUGA:  Operasi Sriwijaya Air SJ 182 Hari Ke-9, Tim SAR Gabungan Temukan Total 308 Human Body Remains

"Tadi pagi jam 08.00 WIB lewat sedikit, pak Sigit ke kediaman saya dengan ibu Sigit. Kemudian saya menyampaikan mohon dukungan juga kepada pak Sigit, karena ini salah satu tugas Kementerian Dalam Negeri. Pilkada yang sudah kita lalui, masih ada ekor-nya ya, sengketa di MK (Mahkamah Konstitusi). Kita jaga jangan sampai terjadi konflik," kata Tito.

Tito mengatakan Kemendagri memerlukan kerja sama dan dukungan dari semua pemangku kepentingan (stakeholders) terkait, termasuk Polri untuk menjaga keamanan nasional usai penyelenggaraan Pilkada Serentak pada 9 Desember 2020 silam.