Sementara kasus penembakan enam anggota laskar FPI juga masih penuh kontroversial dan tidak mudah dituntaskan. Apalagi Komnas HAM masih terus mengumpulkan bukti-bukti adanya dugaan pelanggaran HAM dalam kasus ini.
Kedua kasus ini menjadi warisan Idham Azis untuk penerusnya. Menurut IPW, bukan mustahil kasus tersebut bisa menjadi masalah baru yang rumit dan membuat kepercayaan publik terhadap Polri makin negatif. "Untuk itu Kapolri baru diharapkan bisa segera melakukan konsolidasi di internal Polri agar jajaran kepolisian bisa lebih fokus lagi untuk menuntaskan kasus tersebut," ucap Neta.
BACA JUGA: Vanessa Angel di 2020: Babak Belur, Jalani Universitas Kehidupan dan Hati-hati Memilih Teman
Selain itu, Neta menilai, Kapolri baru perlu melakukan berbagai pendekatan kepada tokoh masyarakat untuk membantu menuntaskan kasus tersebut. Sehingga saat kasus ini dituntaskan, masyarakat benar-benar percaya pada Polri bahwa kasus itu diselesaikan.Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Moeldoko menyebut Presiden Jokowi telah mengantongi nama calon Kapolri dan akan segera dikirim ke DPR. Dikatakannya, pergantian kapolri sudah menjadi hal yang rutin. Karenanya tinggal mengikuti seuai prosedurnya saja.
"Prosedurnya sudah ada, tinggal tunggu waktu. Siapanya (calon kapolri) pasti sudah ada," katanya.
Moeldoko mengungkapkan, dalam waktu dekat Presiden Jokowi akan mengirimkan nama calon kapolri ke DPR RI.
BACA JUGA: Vaksin Pfizer/BioNTech Jadi yang Pertama Terima Izin Penggunaan Darurat WHO
Nantinya, calon kapolri baru tersebut akan menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) lantaran waktu yang tersedia juga tinggal sedikit.Namun demikian, Moeldoko sampai saat ini masih enggan membocorkan nama calon kapolri pilihan Jokowi itu.
Namun, Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin menyebut DPR belum menerima surat presiden (surpres) terkait permintaan pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) untuk calon kapolri pengganti Idham.
"Belum (terima)," katanya.
Hal yang sama diungkapkan Wakil Ketua Komisi III DPR Pangeran Khairul Saleh.
"Sampai sekarang, Komisi III (DPR) belum terima surat presiden dari Istana terkait permintaan fit and proper test untuk calon Kapolri," ucap politikus PAN itu.(gw/fin)
