Masalah lainnya, Dana Desa yang sudah terpakai lebih awal, kondisi geografis, penemuan data baru hingga warga yang meminta bantuan dibagi rata.
Meski menghadapi sejumlah kendala, namun dikatakannya, sebanyak 6.591.206 keluarga kurang mampu telah menerima BLT Dana Desa.
"Sebanyak 27 persen di antaranya adalah perempuan sebagai kepala keluarga," uangkapnya.
Mendes mengatakan 6.591.206 keluarga kurang mampu tersebut terdiri dari 1.346.401 keluarga yang kehilangan mata pencaharian, 264.157 keluarga yang anggotanya menderita penyakit kronis dan menahun, serta 4.980.648 keluarga kurang mampu yang sebelumnya masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), tetapi tidak mendapat bantuan serta belum terdata.
Lebih lanjut, Mendes Halim, mengatakan bahwa Dana Desa yang telah digunakan untuk BLT Dana Desa adalah sebesar Rp3,95 triliun.
Sementara itu, terkait dengan perkembangan penyaluran BLT Dana Desa di tingkat kabupaten/kota, Gus Menteri mengatakan ada sebanyak 262 kabupaten/kota telah 100 persen menyalurkan bantuan untuk penanganan COVID-19 tersebut.
Lebih lanjut ia merinci bahwa kabupaten/kota yang penyalurannya telah mencapai 75 hingga 99 persen ada 85 daerah, 50-74 persen ada 31 daerah, 1-49 persen ada 45 kabupaten/kota, sedangkan kabupaten/kota yang belum sama sekali menyalurkan BLT Dana Desa ada 11 daerah.
Sementara sebanyak 61.837 desa atau setara dengan 87 persen desa sudah menyalurkan BLT Dana Desa tahap pertama.
"Itu posisi penyaluran BLT sampai dengan 8 Juni 2020," katanya.
Angka 87 persen yang sudah disalurkan BLT DD tersebut berasal dari 70.786 desa yang dana desanya sudah masuk ke RKDes hingga Senin 8 Juni 2020.
"Jadi ada 70.786 desa dari 74.953 desa yang DD-nya sudah masuk ke RKDes. Dari 70.786 desa itu yang sudah menyalurkan sebanyak 61.837 desa," ujarnya.
Sementara di sisi lain, anggaran bantuan sosial (bansos) penanganan dampak COVID-19 di DKI Jakarta baru terserap Rp1,2 triliun dari total Rp5,3 triliun dalam pos Belanja Tak Terduga (BTT) APBD.
"Yang saat ini sudah dialokasikan untuk penanganan COVID-19 dan bansos dalam BTT adalah sebesar Rp5,3 triliun. Yang sudah dicairkan Rp1,2 triliun, jadi masih ada sekitar Rp3,8 triliun," kata Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta, Edi Sumantri.
Meski demikian, dia belum memastikan anggaran BTT itu telah ada secara fisik. Pemprov DKI Jakarta masih menunggu penerimaan daerah lainnya, terutama sektor pajak.
"Kita lihat nanti kalau bansos sampai Desember, mudah-mudahan ini cukup. Kalau memang tidak cukup, di perubahan APBD di Agustus-September nanti, kita lihat finalisasinya, kita sesuaikan kembali," katanya.
