Sementara 63.029 desa yang rekening desanya telah menerima dana desa itu setara dengan 84 persen dari 74.953 desa yang ada di seluruh Indonesia.
Menteri Halim atau yang kerap disapa Gus Menteri itu mengatakan 63.834 desa telah melakukan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) dan telah menetapkan calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Dana Desa.
Dari 63.834 desa tersebut, 47.030 desa diantaranya telah menyalurkan BLT Dana Desa kepada warga yang membutuhkan. Sedangkan 16.804 desa lainnya tercatat telah melakukan Musdesus dan menetapkan calon KPM, tetapi belum menyalurkan BLT Dana Desa.
Jika berdasarkan persentase penyaluran BLT di kabupaten/kota, ada 109 kabupaten/kota telah 100 persen menyalurkan BLT Dana Desa kepada warga desanya.
Kemudian, sebanyak 138 kabupaten/kota lainnya juga telah menyalurkan bantuan itu dengan persentase antara 75-99 persen.
Dilanjutkan dengan sebanyak 55 kabupaten/kota telah menyalurkan bantuan sekitar 50-74 persen dan 94 persen juga telah menyalurkan BLT Dana Desa antara 1-49 persen.
Namun demikian, ada 38 kabupaten/kota di Indonesia yang belum sama sekali menyalurkan BLT Dana Desa.
Hasil ini diakui Abdul Halim, belum mencapai target yaitu 12,3 juta KK dengan anggaran Rp 22,4 triliun. Proses pencairan dimulai dari April-Juni 2020.
Keterlambatan penyaluran bantuan, kata Mendes, disebabkan oleh beberapa kendala, salah satunya kendala yang terkait letak geografis satu daerah.
"Jadi antardesa itu sangat berjauhan sehingga membutuhkan waktu, biaya dan tenaga yang tidak ringan. Misalnya di Papua, Papua barat, itu masih mendominasi di 38 kabupaten/kota yang masih kosong (belum menyalurkan bantuan)," ujarnya.
Kemudian kendala lain yang menghambat penyaluran juga karena di beberapa daerah kepala desanya baru dilantik sehingga belum siap untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
"Salah satunya misalnya di Nusa Tenggara Timur itu kepala desanya banyak yang baru dilantik. Kemudian belum menyusun APBDes," katanya.
"Jadi ada kendala-kendala yang sifatnya sangat mendasar, sehingga masih ada 38 kabupaten/kota yang belum cair sama sekali," katanya.
Terkait perpanjangan BLT Dana Desa, Abdul Halim mengaku belum diputuskan secara pasti.
"Jadi untuk (perpanjangan) yang tiga bulan berikutnya dengan alokasi anggaran Rp300 ribu per bulan belum diputuskan secara pasti," katanya.
