JAKARTA - Bantuan sosial dan program jaring pengaman sosial menjadi salah satu program penting Pemerintah untuk membantu masyarakat kurang mampu akibat dampak Covid 19.
Dari sisi anggaran, Pemerintah Pusat mengalokasikan sekitar Rp110 Triliun berasal dari APBN untuk program jaring pengaman sosial masa covid-19. Kecuali itu, terdapat juga BLT Desa yang bersumber dari Dana Desa serta jaring pengaman sosial dan bantuan sosial yang dikelola Pemda berjumlah sekitar Rp53 Triliun bersumber dari hasil refocusing dan realokasi APBD.
Baca juga: Mendagri: Lawan Covid-19, Narasi Pusat dan Daerah Harus Sama
Setidaknya terdapat 8 jenis bansos, baik dalam tunai maupun non tunai, yang ditargetkan membantu sekitar 50 juta warga yang membutuhkan akibat dampak Covid 19.
Pendistribusian bantuan sosial ini tidak mudah karena harus mengatur puluhan juta warga masyarakat di negara dengan populasi terbesar nomor empat di dunia ini.
Apalagi, sekali lagi, pemerintah daerah dari tingkat provinsi, kabupaten kota hingga desa juga melakukan pemberian bantuan sesuai kemampuannya.
Sehingga diperlukan validasi data dan sinkronisasi data serta pengaturan waktu penyaluran bantuan antara pusat daerah.
Kepala daerah memegang peranan penting untuk melaksanakan validasi, sinkronisasi dan eksekusi penyaluran ini agar tepat sasaran pada warga yang benar benar memerlukan bantuan dan pengaturan timing yang tepat saat penyaluran.
Tugas ini sekali lagi tidak mudah karena mencakup jumlah warga yang massif, baik yang sudah kurang mampu sebelum krisis Covid-19 maupun yang terdampak karena krisis ini.
Untuk mensinergikan pusat-daerah Kemendagri telah melaksanakan beberapa kegiatan video conference yg dihadiri oleh kementerian teknis yang menangani Bansos dan seluruh Kepala Daerah se-Indonesia.
Baca Juga: Kapuspen: Tak ada Kebijakan Mendagri yang Dadakan!
Vicon lanjutan juga dilaksanakan dengan aparat pengawas dan penegak hukum KPK, Kejaksaan, Bareskrim Polri, BPK, BPKP dan LKKP.
Namun keberhasilan eksekusi penyaluran bantuan ini amat ditentukan oleh kemampuan manajemen dan kualitas kepemimpinan Kepala Daerah sebagai pemegang otoritas daerah yang lebih paham situasi daerahnya masing-masing.
