BPJS Kesehatan Naik, KPK Ingatkan Pemerintah

fin.co.id - 16/05/2020, 05:55 WIB

BPJS Kesehatan Naik, KPK Ingatkan Pemerintah

Pesawat milik maskapai Citilink terdampak abu vulkanik erupsi Gunung Ruang di Bandara Sam Ratuangi, Manado, Sulawesi Utara

KPK menyebutkan, jika terdapat pembatasan manfaat untuk jenis penyakit ini dapat mengurangi potensi pengobatan yang tidak perlu sebesar 5-10 persen.

"Jadi, banyak opsi yang bisa dilakukan Kemenkes dan BPJS Kesehatan selain menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Ini persoalan mau atau tidak," tandasnya.

Okky menilai keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menaikkan iuran BPJS Kesehatan melalui Perpres Nomor? 64/2020 tidak sepaham dengan spirit yang terkandung dalam pertimbangan dan putusan MA yang membatalkan Perpres No 75/2019 terdahulu.

"Salah satu pertimbangan hakim MA dalam putusan atas pembatalan norma di Perpres 75/2019 karena terdapat kewajiban negara untuk menjamin kesehatan warga serta kemampuan warga negara yang tidak meningkat," katanya.

Okky pun menilai Perpres 64/2020 akan bernasib sama dengan Perpres 75/2019 karena bermasalah dari sisi materiil peraturan perundang-undangan. Materi yang tertuang dalam Perpres No 64/2020 secara substansial pun tidak jauh berbeda dengan Perpres 75/2019.

"Secara substansial, materi Perpes 64/2020 tidak jauh berbeda dengan Perrpes 75/2019 yang telah dibatalkan MA. Jadi, besar kemungkinan Perpes 64/2020 akan dibatalkan MA," katanya.

Menurut dia, perbedaannya hanya menunda kenaikan pembayaran khususnya di kelas III pada awal tahun 2021. Padahal, MA dalam putusannya membatalkan norma di Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Perpres 75/2019.

"Nah, di Pasal 34 ayat (1) Perpres 64/2020 hakikatnya sama dengan norma yang dibatalkan oleh MA. Norma saat ini hanya menunda kenaikan kelas III hingga awal tahun 2021. Adapun kelas II dan kelas III hanya dikurangi Rp 10.000 dari rencana sesuai Perpres 75/2019 dan efektif pada awal Juli mendatang," ujar Ketua DPP NasDem bidang kesehatan itu.

Okky menyebutkan, secara objektif, kondisi masyarakat saat ini semakin sulit akibat dampak pandemi COVID-19. Situasi tersebut, juga diamini pemerintah dengan program jaring pengaman sosial (social safety net).

"Saat ini kondisi ekonomi masyarakat justru makin parah dibanding saat MA membatalkan Perpres 75/2019 pada 27 Februari 2020 lalu, di mana Indonesia belum terdampak COVID-19," ujarnya.(gw/fin)

6 Rekomendasi KPK

1. Pemerintah cq Kementerian Kesehatan agar menyelesaikan Pedoman Nasional Praktik Kedokteran (PNPK).

2. Melakukan penertiban kelas rumah sakit.

3. Mengimplementasikan kebijakan urun biaya (co-payment) untuk peserta mandiri sebagaimana diatur dalam Permenkes 51 Tahun 2018 tentang Urun Biaya dan Selisih Biaya dalam Program Jaminan Kesehatan.

4. Menerapkan kebijakan pembatasan manfaat untuk klaim atas penyakit katastropik sebagai bagian dari upaya pencegahan.

Admin
Penulis