JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyampaikan penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) baik melalui rekening perbankan maupun secara tunai sejak April hingga 7 Mei 2020 telah mencapai Rp 63,25miliar.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, bahwa jumlah BLT yang telah disalurkan tersebut tertuju kepada 1.214 desa dan mencakup 105.420 keluarga penerima manfaat (KPM).
"Kami akan terus melakukan monitoring penyaluran ini," ujar Sri, Sabtu (9/5).
Sri menuturkan, mayoritas dana BLT tersebut atau sebesar 86,82 persen disalurkan secara nontunai melalui rekening perbankan, sedangkan sisanya diserahkan secara tunai terhadap masyarakat yang tidak memiliki rekening perbankan.
Sementara untuk refocusing dan realokasi anggaran yang umumnya dilakukan oleh seluruh Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah, adalah melakukan penghentian ataupun penundaan kegiatan yang tidak mungkin dilakukan dalam suasana Covid-19.
BACA JUGA: Kualitas Harus Sejalan dengan Kesejahteraan
"Perjalanan dinas, kegiatan seminar, dan lain-lain, itu otomatis ditunda kegiatannya dan anggarannya," katanya.Sri menambahkan, terdapat juga beberapa sektor yang dilakukan penghematan anggaran, antara lain penundaan kenaikan tunjangan kinerja PNS dan pengangkatan CPNS.
"Jadi, untuk belanja pegawai juga diminta melakukan penundaan kenaikan tukin dan pengangkatan CPNS," imbuhnya.
Sri menegaskan, pengetatan belanja tersebut dilakukan tanpa mengurangi hak yang seharusnya diterima oleh PNS. Namun, ada pengecualian untuk Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pejabat eselon II ke atas yang dipastikan tidak akan mendapatkan THR tahun ini.
"Kita bisa melakukan pengetatan dari belanja pegawai tanpa mengurangi hak mereka kecuali THR eselon II ke atas yang tidak dibayarkan," terangnya.
Adapun total belanja daerah yang sudah direalokasi dan refocussing mencapai Rp 51,09 triliun sampai dengan Jumat (8/5). Sebagian besar di antaranya digunakan untuk penanganan pandemi Covid-19 di bidang kesehatan, yakni hingga Rp 22,34 triliun.
"Sisanya, sebesar Rp 18,88 triliun untuk jaring pengaman sosial dan Rp 9,8 trilun guna penanganan dampak ekonomi," ujarnya.
BACA JUGA: Gudang Sembako Untuk Warga Terdampak Covid-19
Asistensi pun dilakukan, terutama untuk pemerintah daerah yang belum melakukan revisi APBD sesuai dengan ketentuan dan pemerintah daerah yang belum menyampaikan laporan "Kami terus melakukan monitoring," ucapnya.Berdasarkan data yang dihimpun Kemenkeu, sebanyak 64 daerah belum menyampaikan laporan. Jumlah ini sudah menurun dibandingkan Kamis (23/4), di mana sekitar 117 daerah belum memberikan laporan kepada pemerintah pusat.
"Di sisi lain, pemerintah daerah yang telah menyesiakan APBD dengan ketentuan semakin bertambah. Dari semula 162 daerah menjadi 189 daerah pada pekan ini. Kami harapkan, yang belum, segera menyesuaikan APBD untuk penanganan Covid-19," tuturnya.
Evaluasi laporan APBD memperhatikan beberapa hal. Di antaranya pemenuhan rasionalisasi belanja barang/ jasa dan belanja modal dengan besaran minimal 50 persen.
"Artinya, pemerintah daerah diharapkan mampu menurunkan nominal belanja barang dan jasa mereka hingga separuh dari target awal mereka di APBD," jelasnya.
