JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, akan membedah sebanyak 2.000 unit rumah di Provinsi Bengkulu
"Tahun ini kami akan menyalurkan program bedah rumah sebanyak 2.000 unit rumah di Provinsi Bengkulu," ujar Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan Provinsi Bengkulu, Syamsul Bahri, Sabtu (2/5)
Syamsul menjelaskan, penyaluran bedah rumah di Provinsi Bengkulu, akan di lakukan secara dua tahap. Pada tahap pertama akan dilaksanakan sebanyak 1.200 unit rumah di tujuh Kabupaten/Kota dan tahap kedua sebesar 800 unit di 10 Kabupaten/Kota.
BACA JUGA: Ciptaker Permudah Proses Perizinan Bagi UMKM
"Sebanyak 2.000 unit rumah yang akan dibedah tersebut semuanya akan mendapatkan dana Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya dengan besaran Rp17,5 juta per unit. Rinciannya adalah Rp15 juta untuk bahan material bangunan dan sisanya Rp2,5 juta untuk jasa tukang," jelasnya.Dalam proses penyaluran dana BSPS tersebut, kata Syamsul, Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR melalui SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Bengkulu telah melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk area Bengkulu.
"Dengan adanya kegiatan BSPS ini nantinya dapat membantu masyarakat di Provinsi Bengkulu ini yang belum memiliki hunian tinggal yang layak bisa memiliki hunian yang lebih baik dan sehat," tuturnya.
Langkah berbeda justru ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, Jawa Timur yang menghentikan sementara program bantuan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) akibat pandemi virus korona (covid-19).
"Program ini akan dilanjutkan setelah pandemi korona berakhir. Jadi semua program RTLH kami tangguhkan dulu," kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pemkab Pamekasan, Muharram.
BACA JUGA: Ciptaker Permudah Proses Perizinan Bagi UMKM
Menurut Muharram, selain karena untuk mencegah penyebaran covid-19, kebijakan menghentikan sementara program pelaksanaan bantuan perbaikan RTLH itu juga karena sebagian dananya dialihkan untuk program penanganan pandemi virus korona."Tahun ini Pemkab Pamekasan mengalokasikan program bantuan tersebut untuk 500 rumah tidak layak huni. Tapi, karena ada musibah pandemi corona ini, maka ditunda dulu sampai situasi benar-benar kondusif," terangnya.
Sementara, Pemkab Pamekasan saat ini mengalokasikan anggaran sebesar Rp68 miliar lebih untuk mengatasi penyebaran covid-19 ini. Anggaran itu dari masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk dari dinas PUPR Pemkab Pamekasan. (der/fin)
