Menurut Presiden, OJK telah mengeluarkan kebijakan stimulus ekonomi bagi debitur, termasuk debitur UMKM yang terkena dampak dari Covid-19.”Saya kira kebijakan restrukturisasi kredit open pembiayaan sangat bagus dan saya minta kebijakan stimulus ini hisa dievaluasi secara periodik untuk melihat kebutuhan-kebutuhan yang ada di lapangan,” sambung Presiden.
Poin selanjutnya, Presiden meminta Penyaluran KUR (Kredit Usaha Rakyat) lebih diintensifkan lagi dan dieksekusi sebanyak-banyaknya. ”Saya minta dukungan dari seluruh asosiasi usaha, kelompok profesi, serikat pekerja, serikat buruh, himpunan nelayan, dan petani untuk bersama-sama bergotong royong menghadapi tantangan ekonomi saat ini dan ke depan,” tegasnya.
Presiden juga meminta dukungan seluruh pihak dalam menghadapi tantangan ekonomi saat ini dan ke depan, sebagai dampak pandemi Covid-19. ”Saya minta dukungan seluruh asosiasi usaha, kelompok profesi, serikat buruh, serikat pekerja, himpunan nelayan dan petani untuk bersama-sama bergotong royong menghadapi tantangan ekonomi saat ini dan ke depan,” pintanya.
Presiden menyampaikan penyebaran pandemi global Covid-19, bukan hanya berisiko pada kesehatan masyarakat, namun implikasinya juga besar pada perekonomian dunia.
”Diperkirakan perekonomian dunia akan turun dari tiga persen menjadi 1,5 persen atau mungkin lebih,” ujar Presiden. Selain berdampak pada perekonomian dunia, pandemi Covid-19, juga diperkirakan akan berdampak pada ekonomi nasional dan harus dihadapi. ”Pertumbuhan ekonomi kita yang semula diproyeksikan 5-5,4 persen juga akan mengalami penurunan. Tantangan ini harus kita hadapi dan kita jawab,” paparnya.
Menanggapi instruksi yang disampakan Presiden, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sudah mengidentifikasi sebanyak Rp62,3 triliun anggaran APBN tahun 2020 untuk belanja kementerian dan lembaga yang bisa direalokasi dalam menangani penyebaran virus Corona jenis baru atau Covid-19.
”Kementerian dan lembaga akan melakukan penyesuaian terhadap belanja mereka,” katanya dalam rapat koordinasi bersama Menko Bidang Perekonomian, OJK, dan BI melalui konferensi video di Jakarta, Jumat.
Menurut dia, anggaran itu sebelumnya merupakan anggaran untuk perjalanan dinas, belanja barang non-operasional, hingga cadangan. Tahun ini misalnya anggaran untuk perjalanan dinas kementerian dan lembaga mencapai Rp43 triliun. Dari jumlah itu, lanjut dia, setidaknya 50 persen di antaranya bisa digunakan untuk realokasi penanganan Covid-19.
Realokasi anggaran itu nantinya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan dari sisi kesehatan di antaranya seperti pengadaan alat kesehatan berupa tes kit, kelengkapan rumah sakit, mempersiapkan wisma atlet dan pembangunan rumah sakir di Pulau Galang, Kepulauan Riau.
Terkait kapan akan direalisasikan, Menkeu mengatakan dalam waktu dua hari realokasi anggaran untuk belanja kesehatan itu bisa dilakukan. ”Langsung bisa dilaksanakan, kurang dari dua hari. Misalnya Kemenkes melakukan perubahan anggaran untuk pengadaan impor tes kit, APD (alat pelindung diri), ventilator, itu semua bisa dilakukan,” imbuhnya. Sedangkan belanja daerah, lanjut dia, juga sudah diidentifikasi Rp56-59 triliun bisa digunakan untuk prioritas penanganan Covid-19.
Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan pihaknya menyediakan suplai dari dolar sebagai intervensi mencegah pelemahan nilai rupiah yang semakin mendalam. ”Yang terus kami lakukan dengan intervensi baik secara tunai atau spot atau juga secara forward melalui domestic non deliverable forward, ini untuk menjaga mekanisme pasar secara berjalan, dan agar tidak terjadi kepanikan di pasar dan berikan confident di pasar," papar Perry melalui video conference.
Perry menilai cadangan devisa Indonesia masih lebih dari cukup karena pada akhir Februari 2020 posisinya adalah 130,4 miliar dolar AS. ”Tentu saja berkoordinasi dengan pemerintah, dengan Menkeu, Menteri BUMN, langkah-langkah lanjutan akan dilakukan bagaimana kemudian berbagai program dan pembiayaan bisa nanti mendatangkan devisa. Koordinasi ini yang terus dilakukan,” ungkap Perry.
Cara lain untuk menjaga stabilitas nilai tukar adalah BI membeli Surat Berharga Negara (SBN) yang dilepas oleh investor asing. ”Seperti saya sampaikan, tahun ini BI sudah membeli SBN Rp163 triliun yang dilepas asing untuk mengurangi tekanan pada pasar SBN. Dengan OJK, koordinasi dengan menjaga pasar tetap berjalan,” ungkap Perry.
