Ini Bukti Khilafatul Muslimin Ingin Bentuk Negara dan Sistem Sendiri, Nomor Induk Warga Salah Satunya
Khilafatul Muslimin telah membuat nomor induk warga (NIW) untuk menggantikan NIK pada kartu tanda penduduk elektronik yang resmi dari pemerintah
JAKARTA, FIN.CO.ID - Anggota Khilafatul Muslimin diduga ingin mendirikan negara dan sistem sendiri.
Ini diketahui dari puluhan ribu data warga pengurus Khilafatul Muslimin yang telah disita polisi.
(BACA JUGA:Pimpinan Yayasan Pendidikan Khilafatul Muslimin Bekasi Ditangkap, Aktivitas Pesantren Tetap Berjalan Normal)
Baca Juga
Organisasi Khilafatul Muslimin telah membuat nomor induk warga (NIW) untuk menggantikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) yang resmi dari pemerintah.
"Mereka juga membuat nomor induk warga atau NIW ini digunakan Khilafatul Muslimin untuk menggantikan e-KTP yang diterbitkan pemerintah Indonesia," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan, terkait penangkapan anggota Khilafatul Muslimin pada Minggu (12/6/2022) kemarin.
Puluhan ribu data induk warga anggota Khilafatul Muslimin ditemukan usai polisi melakukan pengembangan terhadap penangkapan empat orang pengurus organisasi Khilafatul Muslimin.
Penangkapan terhadap empat tersangka yang berperan sebagai pengurus ini juga merupakan tindak lanjut dari penangkapan pimpinan Khilafatul Muslimin bernama Abdul Qadir Hasan Baraja pada Selasa (7/6).
(BACA JUGA:Menteri Pendidikan Khilafatul Muslimin Ditangkap di Mojokerto )
Kemudian, penyidik Polda Metro Jaya juga telah menggeledah kantor pusat organisasi masyarakat Khilafatul Muslimin yang berada di Lampung pada Rabu (8/6).
Sejumlah barang disita dari penggeledahan tersebut, seperti buku dokumen yang terkait khilafah.
"Temuan yang kami peroleh di kantor pusat Khilafatul Muslimin tersebut berupa buku dan dokumen. Diantaranya terkait dengan khilafah, kemudian NII, dan juga ISIS," terang Zulpan.
Abdul Qodir dan keempat anggotanya ditetapkan tersangka dengan Pasal 59 ayat 4 Jo Pasal 82 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2017 tentang Ormas.
(BACA JUGA:Seorang Anggota Khilafatul Muslimin yang Diamankan Polisi di Bekasi Ternyata Ketua Yayasan Pesantren)
Terkait hal ini, Pengurus Harian Badan Penanggulangan Ekstremisme dan Terorisme MUI Pusat, Muhammad Makmun Rasyid menmyebut khilafatul Muslimin memiliki spesies sama dengan kelompok pegiat Khilafah Islamiyah lainnya.
Baca Juga
Seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Jamaah Muslimin Hizbullah dan kelompok radikal-terorisme lainnya.
Menurutnya, pemimpin Khilafatul Muslimin Abdul Qodir Hasan Baraja mempunyai jejak berafiliasi dengan kelompok teroris.
"Jejak ini meniscayakan gerakan politik yang dipimpinnya akan membuat negara dalam negara dengan mengusung sistem Khilafah Islamiyah sebagai pengganti demokrasi, ideologi Islam mengganti Pancasila, dan hukum positifnya akan diterapkan hukum Islam. Ini sesuai dengan penggunaan Quran-Sunnah sebagai AD/ART-nya," kata Makmun Rasyid kepada FIN pada Kamis (9/6/2022) lalu.
(BACA JUGA:Biaya Operasional Khilafatul Muslimin Rp2 Miliar Diamankan Polisi)
Dia menyebut tindakan yang dilakukan kepolisian menangkap pemimpin Khilafatul Muslim tersebut sudah tepat.
Makmun menambahkan aktivitas dakwah dan pengajian hanyalah sistem penjaringan yang biasa dilakukan kelompok radikal-terorisme pada umumnya.
Baca Juga
Ketika penindakan kepolisian terhadap para pegiat Khilafah Islamiyah muncul, di saat bersamaan muncul pegiat lainnya.
"Seperti pengibaran bendera HTI dalam upaya mendukung Anies sebagai capres. Apapun motifnya, bendera sebagai simbol HTI yang sudah berstatus terlarang harus dilakukan penindakan tegas dan terukur," tegasnya.
(BACA JUGA:Polisi Dalami 23 Kantor Wilayah Khilafatul Muslimin di Seluruh Indonesia)
Makmun tidak menampik bahwa HTI hingga saat ini masih melakukan kegiatan.
Seharusnya, lanjut Makmun, kepolisian dan pemerintah mengambil tindakan tegas yang bersifat kelanjutan.
Makmun mendesak ada tindakan tegas terhadap ormas atau kelompok yang tidak berbadan hukum. Tujuannya agar semua taat pada konstitusi.
"Pemberian izin oleh aparat keamaan harus melihat kelengkapan administratif sebuah ormas atau kelompok. Ini sebagai upaya pencegahan meluapnya aksi-aksi intoleran dan gerakan radikal-terorisme," pungkas Makmun.
(BACA JUGA:Sebar Maklumat Berita Bohong Berpotensi Makar, Amir Khilafatul Muslimin Cirebon Raya Jadi Tersangka )
(BACA JUGA:Lacak Aliran Dana Khilafatul Muslimin, Polri Gandeng PPATK hingga Densus 88)
(BACA JUGA: Makmun Rasyid: Khilafatul Muslimin Sama Seperti HTI, Mengusung Sistem Khilafah Menggantikan Demokrasi)