Adanya Kartu Depok Sejahtera, Imam Budi Hartono Sebut Bikin Penyaluran Bantuan Terintegrasi

Adanya Kartu Depok Sejahtera, Imam Budi Hartono Sebut Bikin Penyaluran Bantuan Terintegrasi

Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono.-berita.depok.go.id-

DEPOK, FIN.CO.ID - Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono menyebut dengan adanya Kartu Depok Sejahtera (KDS) bikin penyaluran bantuan terintegrasi.

Imam menyebutkan KDS merupakan program integrasi bantuan sosial (bansos) yang ada di Kota Depok.

"Dengan adanya KDS bantuan-bantuan tersebut menjadi terintegrasi ke dalam satu kartu," ucap Imam dalam kanal YouTube Ide Podcast Korpri Depok.

Menurut Imam, sebelum ada KDS, bansos yang diberikan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok kepada masyarakat rentan berada di tiap-tiap dinas, sesuai kewenangannya. 

(BACA JUGA:Rumahnya yang Dihuni 15 Anggota Keluarga Ambruk, Janda Ini Berharap Bantuan Pemerintah )

"Bantuan yang diberikan sebetulnya berdasarkan indikator yang sama yaitu kemiskinan," kata Imam.

Dijelaskan Imam, KDS ini juga sebagai dukungan Kota Depok dalam menyukseskan program nasional yaitu membentuk satu data terpadu terkait kemiskinan.

Dengan demikian, nantinya data yang dimiliki dapat menjadi rujukan dalam membuat kebijakan Kota Depok.

"Jadi kita harapkan ke depan dengan KDS kita punya data terintegrasi dan programnya pun terintegrasi," terang Imam.

(BACA JUGA:Angkut 43 Penumpang KM Ladang Pertiwi Tenggelam di Selat Makassar, 17 Ditemukan Selamat)

Sebelumnya Imam memaparkan berapa banyak masyarakat Depok sebagai penerima tujuh manfaat dalam KDS, serta bagaimana cara mendaftarnya. 

Pria yang juga jadi Ketua DPD PKS Kota Depok ini mengatakan tujuh manfaat  KDS yang pertama adalah penerima Bantuan BPJS Gratis (KIS) dari Dinas Kesehatan.

Dengan mekanisme, masyarakat mengusulkan melalui Dinas Sosial (Dinsos) dan akan verifikasi oleh mereka, jika sesuai kriteria diusulkan ke Dinas Kesehatan (Dinkes) maka akan diverifikasi oleh puskesmas terdekat.

Jika sesuai kriteria akan dibuatkan kartu KIS PBI (Kartu Indonesia Sehat Penerima Bantuan Iuran) berasal dari APBD.

Sumber: