Dampak Perubahan Iklim, Ekonomi Asia Tenggara Terancam Hilang Triliunan Dolar
×
JAKARTA - Ekonomi Asia Tenggara terancam bisa kehilangan triliunan dolar selama 50 tahun ke depan, jika tidak bertindak cepat untuk mengurangi emisi karbon secara signifikan.
"Faktanya, kawasan ini berada pada titik balik, dan dapat mengubah biaya menjadi peluang," tulis laporan perusahaan Deloitte, dikutip dari laman CNBC, Senin (6/9/2021).
Laporan tersebut mengatakan, jika Asia Tenggara meningkatkan upaya mencegah perubahan iklim dan mengurangi emisi dengan cepat, mereka dapat mencapai keuntungan ekonomi sebesar USD 12,5 triliun saat ini. Dengan pertumbuhan PDB rata-rata 3,5 persen setiap tahun selama 50 tahun ke depan.
"Potensi masa depan ini tidak hanya menghindari dampak terburuk dari perubahan iklim, tetapi juga menciptakan pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang sejahtera bagi Asia Tenggara dan dunia," sambung Deloitte.
Menurut model Deloitte, Jika upaya itu tidak dilakukan, maka dapat menyebabkan pemanasan global lebih dari 3°C pada tahun 2070. Asia Tenggara adalah rumah bagi setengah miliar orang dan memiliki produk domestik bruto sebesar USD 3 triliun, tutur Deloitte.
Wilayah Asia Tenggara - yang didefinisikan dalam laporan mencakup Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Vietnam, Timor-Leste dan Thailand - telah mengalami pertumbuhan PDB tahunan dengan rata-rata 5% hingga 12% sejak abad ke-21.
"Perubahan iklim yang tak tanggung-tanggung mengancam akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi hingga puluhan tahun yang diperoleh dengan banyak perjuangan di Asia Tenggara," ungkap Deloitte.
"Fondasi kemakmuran kawasan ini – itu adalah sumber daya alam dan manusia – berada dalam risiko, dan bersama dengan itu standar hidup setiap negara, prospeknya untuk pertumbuhan di masa depan, tempatnya di panggung global, dan kesejahteraan rakyatnya," tambahnya.
Dari pertanian hingga pariwisata, kelambanan iklim juga disebut akan menyebabkan gangguan besar karena hilangnya mata pencaharian, dan naiknya permukaan laut serta bencana alam.
Sementara itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah memperingatkan bahwa menjaga pemanasan global mendekati 1,5 C di atas tingkat pra-industri "akan berada di luar jangkauan" dalam dua dekade mendatang kecuali tindakan segera diambil untuk mengurangi emisi karbon.
"Ada urgensi bagi negara dan pemerintah untuk bertindak cepat — dalam 10 tahun ke depan — untuk menghindari kerusakan permanen akibat perubahan iklim," kata Philip Yuen, Chief Executive Officer Deloitte Asia Tenggara.
Asia Tenggara perlu berporos dari melihat upaya pemanasan global sebagai biaya opsional, dan melihatnya sebagai "investasi dalam transformasi yang didorong oleh iklim menuju masa depan yang lebih baik," jelas Deloitte.
Jumlah yang dihabiskan negara untuk dekarbonisasi akan "hampir segera diimbangi dengan pengembalian positif dalam modal dan teknologi," demikian laporan Deloitte.
Sumber: