JAKARTA, FIN.CO.ID - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengancam akan mengumumkan pemerintah daerah (Pemda) dan lembaga negara yang tidak punya komitmen belanja produk dalam negeri.
Selama ini, kata Jokowi, belanja dari uang APBN dan APBD tersebut lebih banyak digunakan untuk membeli barang impor alias produk asing.
(BACA JUGA: Jokowi Tunjuk Luhut untuk Atasi Minyak Goreng, Yan Harahap: Dia Lagi Dia Lagi)
Rencananya, Jokowi akan membeberkan data tersebut pada September atau Oktober mendatang. Karena itu, Jokowi meminta pemda dan lembaga negara memperbanyak belanja dalam negeri.
"Saya akan paparin semuanya nanti. Mana yang memiliki komitmen terhadap bangsa dan negara untuk membeli produk dalam negeri dan mana yang suka beli produk asing," ujar Jokowi pada acara Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, seperti dikutip FIN dari chanel Youtube Sekretariat Presiden pada Selasa (24/5/2022).
Jokowi terang-terangan menyebut instansi pemerintah masih banyak memakai anggaran untuk belanja produk asing. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyatakan angkanya masih jauh dari harapan.
Terlebih lagi jika mengingat APBN tahun ini sebesar Rp2.714 triliun. Sementara APBD Rp1.197 triliun.
(BACA JUGA: Luhut Ngaku Diutus Jokowi Urus Masalah Minyak Goreng: Tiba-tiba Presiden Perintahkan Saya...)
Jokowi menambahkan belanja barang dan jasa ratusan triliun rupiah tersebut bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi dalam negeri.
Kepala Negara meminta para pejabat memiliki kepekaan terhadap krisis ekonomi saat ini. Menurutnya, hal itu bisa dilakukan dengan membelanjakan anggaran untuk membeli produk dalam negeri.
"Ini uang rakyat. APBN, APBD, di BUMN ini uang rakyat. Jangan toh kita belikan barang-barang impor. Keliru besar kalau kita melakukan itu," urainya.
Dia memerintahkan para kepala daerah dan lembaga negara berhenti membeli barang impor.
(BACA JUGA: Roy Suryo Ungkap Maksud Arahan Presiden Jokowi 'Ojo Kesusu' di Rakernas Projo)
Jokowi menyebut saat ini sudah ada komitmennya sudah mencapai Rp 802 Triliun. Ini untuk pemda, kementerian dan lembaga negara. Sedangkan BUMN komitmennya sebesar Rp 296 Triliun.
"Tapi itu baru komintmen. Yang kita perlukan adalah realisasi. Bagaimana merealisasikan komitmen tersebut. Karena realisasinya masih di bawah 10 persen. Masih Rp 110,2 triliun. Komitmen berapa, mana yang sudah realisasi. Mudah kok kita bisa ikuti secara harian," tuturnya.
