Nasional

Jokowi Ancam Kepala Daerah dan Lembaga: Saya Akan Tunjukkan Mana yang Punya Komitmen pada Bangsa, Biar Kapok!

Jokowi menyebut selama ini belanja dari uang APBN dan APBD lebih banyak digunakan untuk membeli barang impor alias produk asing

Jokowi Ancam Kepala Daerah dan Lembaga: Saya Akan Tunjukkan Mana yang Punya Komitmen pada Bangsa, Biar Kapok!
Presiden Joko Widodo (Jokowi)

JAKARTA, FIN.CO.ID - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengancam akan mengumumkan pemerintah daerah (Pemda) dan lembaga negara yang tidak punya komitmen belanja produk dalam negeri. 

Selama ini, kata Jokowi, belanja dari uang APBN dan APBD tersebut lebih banyak digunakan untuk membeli barang impor alias produk asing. 

(BACA JUGA:Jokowi Tunjuk Luhut untuk Atasi Minyak Goreng, Yan Harahap: Dia Lagi Dia Lagi)

Rencananya, Jokowi akan membeberkan data tersebut pada September atau Oktober mendatang. Karena itu, Jokowi meminta pemda dan lembaga negara memperbanyak belanja dalam negeri.

"Saya akan paparin semuanya nanti. Mana yang memiliki komitmen terhadap bangsa dan negara untuk membeli produk dalam negeri dan mana yang suka beli produk asing," ujar Jokowi pada acara Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, seperti dikutip FIN dari chanel Youtube Sekretariat Presiden pada Selasa (24/5/2022).

Jokowi terang-terangan menyebut instansi pemerintah masih banyak memakai anggaran untuk belanja produk asing. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyatakan angkanya masih jauh dari harapan. 

Terlebih lagi jika mengingat APBN tahun ini sebesar Rp2.714 triliun. Sementara APBD Rp1.197 triliun.

(BACA JUGA:Luhut Ngaku Diutus Jokowi Urus Masalah Minyak Goreng: Tiba-tiba Presiden Perintahkan Saya...)

Jokowi menambahkan belanja barang dan jasa ratusan triliun rupiah tersebut bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi dalam negeri.

Kepala Negara meminta para pejabat memiliki kepekaan terhadap krisis ekonomi saat ini. Menurutnya, hal itu bisa dilakukan dengan membelanjakan anggaran untuk membeli produk dalam negeri.

"Ini uang rakyat. APBN, APBD, di BUMN ini uang rakyat. Jangan toh kita belikan barang-barang impor. Keliru besar kalau kita melakukan itu," urainya.

Dia memerintahkan para kepala daerah dan lembaga negara berhenti membeli barang impor.  

(BACA JUGA:Roy Suryo Ungkap Maksud Arahan Presiden Jokowi 'Ojo Kesusu' di Rakernas Projo)

Jokowi menyebut saat ini sudah ada komitmennya sudah mencapai Rp 802 Triliun. Ini untuk pemda, kementerian dan lembaga negara. Sedangkan BUMN komitmennya sebesar Rp 296 Triliun. 

"Tapi itu baru komintmen. Yang kita perlukan adalah realisasi. Bagaimana merealisasikan komitmen tersebut. Karena realisasinya masih di bawah 10 persen. Masih Rp 110,2 triliun. Komitmen berapa, mana yang sudah realisasi. Mudah kok kita bisa ikuti secara harian," tuturnya.

Sebanyak 107 pemda, kata Jokowi, serapannya masih 5 persen. Bahkan ada 17 pemda hingga saat ini belum ada realisasi sama sekali alias nol. 

"Sebetulnya mau saya tayangin. Tapi nggaklah. Nanti September saja. Nih kementerian A, Pemda B, Lembaga C. Nanti saya tunjukkan semua. Biar kapok. Ini masih sabar saya. Tunggu dulu. Tapi nanti September atau Oktober kita ketemu lagi, saya tayangkan semuanya," paparnya.

(BACA JUGA:Ali Ngabalin Sindir Said Didu: Pikiranmu ke Jokowi Selalu Kotor, Otakmu Septic Tank...)

Jokowi meminta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (LKPP) mempermudah produk lokal yang ingin masuk e-Katalog. 

Dia menyatakan tidak semua produk yang masuk e-katalog harus memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).

Persyaratan harus SNI ini, lanjut Jokowi, tentu akan menyulitkan produk lokal. Utamanya yang masih berskala kecil. 

Terlebih saat ini tidak semua produk harus SNI. Jokowi menegaskan produk SNI hanya berhubungan dengan keselamatan. Seperti helm dan kabel listrik.

(BACA JUGA:Projo Belum Tentukan Capres 2024, Jokowi: Ojo Kesusu atau Jangan Terburu-buru)

"Sudah saya sampaikan kepada kepala LKPP. Jangan ruwet-ruwet seperti dululah. Semua produk harus SNI. Yang kecil-kecil mana bisa. Produk-produk lokal mana bisa kalau semua dimintai SNI," tegas Jokowi.

Jokowi mencontohkan produk batu bata yang dimintai label SNI. Dia menilai hal itu tidak masuk akal.

"Batu bata masa diminta SNI. Kapan mereka bisa masuk ke e-katalog? Nggak mungkin. Logika-logika ini kadang nabrak-nabrak. Batu diminta SNI, pasir diminta SNI. Mana bisa. Ini yang harus diubah," pungkasnya.

(BACA JUGA:Pengamat: Jokowi Beri Sinyal Dukungan ke Ganjar Pranowo)

(BACA JUGA:Jokowi Cabut Larangan Ekspor Minyak, Petani Sawit Indonesia Sampaikan Terimakasih)

(BACA JUGA:Jokowi Diprediksi Reshuffle Kabinet dalam Waktu Dekat, Siapa Menteri yang Terdepak?)

Berita Terkait