PeduliLindungi Dituduh Langgar HAM, Kemenkes Bantah: Jangan Pelintir Laporannya, Baca dengan Saksama!
Kemenkes menegaskan tudingan PeduliLindungi melanggar HAM berdasarkan laporan Pemerintah Amerika Serikat tak berdasar.
JAKARTA, FIN.CO.ID - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menjawab tudingan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) oleh aplikasi PeduliLindungi khususnya ranah privasi berdasarkan laporan yang dirilis Pemerintah Amerika Serikat.
Juru Bicara Kemenkes Siti Nadia Tarmizi menegaskan tuduhan bahwa tersebut tak mendasar.
"Tuduhan aplikasi ini tidak berguna dan juga melanggar hak asasi manusia (HAM) adalah sesuatu yang tidak mendasar," ujar Juru Bicara Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi sebagaimana dikutip dari situs Sehat Negeriku Kemenkes, Jumat, 15 April 2022.
Baca Juga
(BACA JUGA:Heboh! Amerika Serikat Soroti PeduliLindungi dalam Laporan Pelanggaran HAM, Ada Apa?)
Ia mengatakan, laporan itu tidak secara gamblang menuduh PeduliLindungi telah melanggar HAM.
Dirinya pun berharap agar publik tidak menyimpulkan terjadi pelanggaran HAM dalam aplikasi PeduliLindungi.
"Marilah kita secara saksama membaca laporan asli dari US State Department. Kami memohon agar para pihak berhenti memelintir seolah-olah laporan tersebut menyimpulkan adanya pelanggaran," tegasnya.
(BACA JUGA:AS Tuduh Pelanggaran HAM Aplikasi PeduliLindungi, DPR: Kalau Mau Jujur, Aplikasi PeduliLindungi Memang...)
Sebelumnya, Pemerintah Amerika Serikat (AS) menyoroti adanya dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia.
Dugaan itu dirangkum dalam bentuk laporan analisa berjudul: 2021 Country Reports on Human Rights Practices: Indonesia.
(BACA JUGA:Gegara Diabetes, Wanita Ini Pendarahan di Kedua Mata, Akhirnya Buta Permanen)
Salah satu yang disorot oleh AS adalah indikasi aplikasi pelacakan COVID-19 Indonesia, PeduliLindungi, yang diduga melanggar HAM.
Pemerintah mengembangkan Peduli Lindungi, sebuah aplikasi smartphone yang digunakan untuk melacak kasus COVID-19. Peraturan pemerintah berupaya menghentikan penyebaran virus dengan mewajibkan individu yang memasuki ruang publik seperti mal untuk check-in menggunakan aplikasi,' tulis laporan analisa tersebut seperti dikutip FIN dari situs https://id.usembassy.gov/our-relationship/official-reports/2021-country-reports-on-human-rights-practices-indonesia/ pada Jumat (15/4/2022).
Laporan analisa yang dipublis pada 13 April 2022 itu menyebut aplikasi Peduli Lindungi menyimpan informasi tentang status vaksinasi individu.
Baca Juga
AS dalam laporan itu menyebut bahwa LSM sempat menyatakan keprihatinan tentang informasi yang dikumpulkan oleh aplikasi PeduliLindungi. Lainnya soal bagaimana data ini disimpan dan digunakan oleh pemerintah Indonesia.
(BACA JUGA:Rocky Gerung Menilai Pengumuman Presiden Jokowi Soal Gaji ke-13 dan THR Adalah Suatu Kecemasan)
PeduliLindungi juga diduga memiliki kemungkinan melanggar privasi seseorang. Sebab, informasi mengenai puluhan juta masyarakat ada di dalam aplikasi Peduli Lindungi.
Pihak aplikasi diduga dapat melakukan pengambilan informasi pribadi tanpa izin.
AS menyebut indikasi ini sempat disuarakan oleh sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Namun tidak dijelaskan secara rinci siapa saja LSM tersebut.
Sebelumnya, indikasi pelanggaran PeduliLindungi juga pernah diungkap oleh riset yang dilakukan University of Toronto, Kanada, pada Desember 2020 lalu.
Baca Juga
(BACA JUGA:Bareskrim Dalami Laporan DJ Una Soal Investasi Bodong DNA Pro, Kerugiannya Diklaim Rp700 Juta)
Riset itu menemukan ada beberapa penarikan data yang tidak dibutuhkan untuk tracing.
Laporan analisa AS yang menyoroti dugaan pelanggaran HAM di Indonesia tersebut dibuat dalam 7 bagian.
Antara lain soal perampasan nyawa secara sewenang-wenang dan pembunuhan melawan hukum atau bermotif politik.
Lainnya AS juga menyoroti perihal penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam dan tidak Manusiawi.
Ada juga terkait penangkapan atau penahanan sewenang-wenang. Termasuk prosedur penangkapan dan [erlakuan terhadap tahanan.
Kebebasan berekspresi, pers, media serta kebebasan berkumpul dan Berserikat juga dibahas dalam laporan analisa ini.
Termasuk juga soal kebebasan beragama, kebebasan bergerak dan hak untuk meninggalkan negara.
Laporan AS tersebut juga menganalisa terkait tindak kekerasan, kriminalisasi, dan pelecehan berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender.
(BACA JUGA:Ngeri di Tengah Laut Kapal Penangkap Ikan Terbakar, Begini Nasib 10 ABK-nya)
(BACA JUGA:KPK Minta Pimpinan Institusi Larang Bawahannya Pakai Mobil Dinas untuk Mudik Lebaran 2022)