Sindiran Keras ke Andi Arief, Komisaris Pelni: Partai Demokrat Tidak Punya Hak Mengatur-ngatur Presiden
Dede Budhyarto bilang kalau Partai Demokrat tidak punya hak mengatur-ngatur Presiden Jokowi dan pernyataan ini sekaligus sindiran keras ke Andi Arief.
JAKARTA, FIN.CO.ID - Komisaris PT Pelni Dede Budhyarto bilang kalau Partai Demokrat tidak punya hak mengatur-ngatur Presiden Jokowi dan pernyataan ini sekaligus sindiran keras ke Andi Arief.
Pasalnya Ketua Bappilu Partai Demokrat Andi Arief menyampaikan pendapat lewat cuitan di akun media sosial Twitter pribadinya belum lama ini.
Andi membeberkan bahwa Partai Demokrat meminta Presiden Jokowi untuk mengeluarkan pernyataan tidak memperpanjang masa jabatan.
Baca Juga
"Permintaan Partai Demokrat, Presiden keluarkan statemen bahwa, "demi Allah saya tak mau memperpanjang jabatan dan mengamandemen konstitusi"," tulis Andi, Rabu (6/4/2022).
(BACA JUGA:Dahulukan Depok, Ridwan Kamil Luncurkan Inovasi Beli Migor: Cukup Diam di Rumah, Nanti Minyak Goreng Diantar)
Lebih lanjut dirinya juga menuliskan dugaan kalau Presiden hanya bisa marah ke para bawahannya yang dirasa gagal.
"Jika cuma marah, bisa jadi artinya upaya menteri gagal dan akan berupaya melobi pemilik suara di MPR yang sudah mulai dilakukan," terang Andi.
Unggahan tersebut juga menampilkan potongan video berdurasi 1 menit 46 detik yang berisi tayangan diskusi MNC News.
Dalam video tersebut menampilkan Sekjen DPP Partai Demokrat Jansen Sitinadon yang berpendapat terhadap Presiden yang memarahi menterinya.
Permintaan Partai Demokrat, Presiden keluarkan statemen bahwa, "demi Alloh saya tak mau memperpanjang jabatan dan mengamandemen konstitusi".
— andi arief (@Andiarief__) April 6, 2022
Jika cuma marah, bisa jadi artinya upaya menteri gagal dan akan berupaya melobi pemilik suara di MPR yang sudah mulai dilakukan. pic.twitter.com/JHVgfXhYpV
(BACA JUGA:Singgung Wacana Luhut dan Airlangga Naikan Harga BBM dan Elpiji, Politisi PKS: Masyarakat Kolaps)
Cuitan tersebut sedikitnya mendapat 493 komentar, 239 retweets, dan 466 likes hingga berita ini terbit.
Pendapat Andi ini langsung disamber oleh Komisaris PT Pelni Dede Budhyarto. Dirinya mengutarakan opini dari cuitan Andi.
Dede merasa kalau Andi lebih baik fokus untuk menjadi saksi dalam kasus korupsi BupatiPenajam Puaser Utara.
Baca Juga
"Urus saja diri Anda sebagai saksi kasus korupsi Bupati Penajam Paser Utara di @KPK_RI," buka Dede, Kamis (7/4/2022).
Selain itu dirinya juga menekankan bahwa Partai Demokrat tidak memiliki hak dalam mengatur Presiden.
"Partai @PDemokrat tidak punya hak mengatur-ngatur Presiden sampai harus mengucapkan kalimat yang kalian mau," tegas Dede.
Bahkan Dede juga meminta agar Partai Demokrat introspeksi diri, tepatnya ke para jajaran politiknya.
"Urus saja ucapan kader-kader dan partai kalian yang makin rontok, wahai pemakai kondom bergerigi," ujar Dede.
Baca Juga
(BACA JUGA:Korea Open 2022: Kandas Dari Peringkat 156 Dunia, Jonatan Christie: Masih Belum Percaya Sebenarnya)
Kicauan Dede diketahui mendapat 14 retweets, 29 likes, dan tak ada yang berkomentar hingga berita ini tayang.
Seperti diketahui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap politisi Partai Demokrat, Andi Arief, Senin (11/4/2022).
"Dijadwalkan pada Senin, 11 April 2022 di gedung Merah Putih KPK," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Selasa (5/4/2022).
Penyidik KPK membutuhkan keterangan Andi untuk mendalami dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Penajam Paser Utara. Andi sudah mengonfirmasi untuk hadir.
Urus saja diri Anda sbg saksi kasus korupsi Bupati Penajam Paser Utara di @KPK_RI
— Dede Budhyarto (@kangdede78) April 7, 2022
Partai @PDemokrat tidak punya hak mengatur-ngatur Presiden sampai harus mengucapkan kalimat yg kalian mau.
Urus saja ucapan kader2 & partai klen yg makin RONTOK…wahai pemakai kondom bergerigi. https://t.co/eeeL2E4TdX