AHY Beri Peringatan ke Jokowi Soal Pemindahan IKN: Jangan Sampai Gagal!
Ketum Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY-Istimewa-
JAKARTA, FIN.CO.ID- Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY ingatkan pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin agar hati-hati dalam melakukan proses pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan.
Menurut AHY, proyek pemindahan IKN tersebut bisa saja gagal. Sebab pemindahan Ibu Kota akan menguras dana yang cukup besar.
"Kami ingatkan jangan sampai gagal, karena memindahkan ibu kota negara, belajar dari negara-negara itu tidak mudah, memang ada yang berhasil, tapi banyak yang gagal. Kenapa gagal? Karena tidak memiliki sumber daya yang mencukupi," ujar AHY, di Jakarta, Selasa malam 5 April 2022.
AHY mengatakan, pemerintah perlu belajar dari beberapa negara di dunia yang gagal memindahkan Ibu Kotanya. Seperti Brahzil yang gagal memindahkan Ibu Kota dari dari Rio de Janeiro ke Brasilia.
(BACA JUGA:Lima Nama Ini yang Dijagokan Maju Pilpres 2024, AHY dan Ridwan Kamil Masuk Lima Besar)
AHY menilai, proyek pemindahan Ibu Kota ini bisa jadi menambah beban utang yang ditanggung generasi berikutnya. Apalagi utang pemerintah saa ini telah tembur Rp7 ribu triliun.
"Jangan sampai utang kita sudah luar biasa, Rp7.000 triliun rupiah. Rasio utang terhadap PDB (produk domestik bruto) sudah lebih dari 42 persen, artinya proyek besar ini akan menambah beban utang kita dan yang menanggung adalah anak, cucu kita," katanya.
Maka dari itu, Putra Sulung Presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati dalam pelaksanaan pemindahan IKN ini.
(BACA JUGA:Datangi KPK, Kepala Otorita IKN Nusantara Bahas Tata Kelola Ibu Kota Baru)
"Kalau dipaksa dalam satu atau dua tahun, khawatirnya sesuatu yang dipaksakan menimbulkan masalah di kemudian hari, termasuk soal transparansi dan akuntabilitas," pungkasnya.
Sebelumnya, pembangunan IKN Nusantara diklaim hanya menggunakan 20% anggaran negara.
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah mengatakan, pemerintah telah mengalokasikan plafon anggaran untuk IKN sebesar Rp 46 triliun untuk rentang waktu 2022 – 2024.
Kontribusi APBN pada pembangunan IKN ini, disebutkan hanya untuk infrastruktur dasar dan strategis karena menyangkut kepentingan politik dan keamanan negara.
Di sisi lain kontribusi APBN pada pembangunan IKN sebagai stimulasi untuk mendorong keterlibatan badan usaha, baik BUMN maupun swasta, baik swasta asing maupun dalam negeri.
.jpeg)
Sumber:
