Datangi KPK, Kepala Otorita IKN Nusantara Bahas Tata Kelola Ibu Kota Baru
Ilustrasi KPK.-Dok. FIN-
JAKARTA, FIN.CO.ID - Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Bambang Susantono berkonsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait tata kelola ibu kota baru.
“Kami ingin memastikan agar tata kelola nanti di otorita IKN dapat berlangsung bebas korupsi dan berjalan secara baik,” ucap Bambang usai pertemuan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, 21 Maret 2022.
Bambang menuturkan, tata kelola yang bebas korupsi akan memberikan kepercayaan pada dunia internasional dan investor swasta untuk berinvestasi dalam proyek ini. Menurutnya, sebagian pembiayaan proyek akan menggunakan skema investasi oleh swasta.
(BACA JUGA:Mengenal Sumur Binong, Air Keramat yang Dibawa Ridwan Kamil Ke IKN)
Bambang mengapresiasi KPK yang telah membentuk satuan tugas (satgas) IKN Nusantara. Dia mengatakan akan segera berkoordinasi dengan satgas itu.
Koordinasi akan dilakukan mulai dari tahap persiapan, pembangunan, pemindahan, hingga penyelenggaraan pemerintah.
“Empat tahap ini kami akan diasistensi secara berkala dengan KPK untuk memastikan benar-benar bebas korupsi,” kata Bambang.
(BACA JUGA:Sumur Binong Bekasi, Salah Satu Sumber Air yang Dibawa Ridwan Kamil ke IKN Nusantara)
Bambang pun sempat ditanya mengenai dugaan bagi-bagi lahan kavling di IKN.
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan pihaknya mendapatkan informasi bahwa lahan IKN tidak semuanya clean and clear. Alex mengatakan sudah ada bagi-bagi lahan kavling di IKN.
Bambang menyebut dirinya tidak membahas hal itu. Bambang mengaku hanya membahas tentang sistem pencegahan dan kerja sama dengan KPK.
(BACA JUGA:PKS Sorot Ritual Kendi di IKN: Kalau Tujuannya Dapat Berkah, Maka MUI dan Ulama Harus Peringatkan Jokowi)
“Kami lebih menekankan pada sistem pencegahan, bagaimana KPK sejak awal sudah ikut dalam proses ini, pembahasan lebih ke arah sana,” sebut Bambang.
Adapun dari pihak KPK yang ikut dalam pertemuan dengan Kepala IKN ini adalah Ketua KPK, Wakil Ketua KPK, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, serta Sekretaris Jenderal KPK.
DAPATKAN UPDATE BERITA FIN LAINNYA DI Google News
Sumber:
