JAKARTA, FIN.CO.ID - Amendemen konstitusi menjadi hal yang terkesan dipaksakan jika hanya dilakukan untuk kepentingan penundaan pemilu.
"Kalau amendemen konstitusi hanya untuk memuluskan perpanjangan masa jabatan atau penundaan pemilu, itu kok kayaknya terkesan dipaksakan," kata Sekretaris Fraksi PPP DPR RI Achmad Baidowi.
Baidowi yang akrab disapa Awiek itu melanjutkan, seharusnya semua pihak memiliki pikiran politik yang sehat yakni dengan menaati konstitusi.
(BACA JUGA: Ratusan Daerah Naik Level, Cilegon, Sukabumi, Salatiga Jadi Level 4)
"Kami selalu mengatakan janganlah kita berpolitik itu melawan logika kewarasan berpikir," kata Awiek, Selasa, 1 Maret 2022.
"Maksudnya ya, logika kewarasan berpikir yang sekarang bahwa konstitusi yang ada ditaati," sambungnya.
Namun, dirinya juga tidak memungkiri bahwa di dunia politik tidak ada yang tidak mungkin.
(BACA JUGA: Buat Warga Tangerang yang Pernah Kehilangan Motor, Cek Langsung Aja ke Polresta Tangerang, Ada Puluhan Unit.. )
Termasuk soal penundaan pemilu atau perpanjangan jabatan presiden dan wakil presiden yang diwacanakan belakangan ini.
"Ya sekali lagi ini politik, semuanya serba opsional dan tidak ada yang tidak mungkin dalam perpolitikan, tentu kami (PPP) tetap berkomitmen akan menjaga amanah reformasi," kata dia pula.
Menurut dia, dalam sejarah kepemiluan bangsa Indonesia sebenarnya memang ada beberapa kejadian yang mirip dengan wacana penundaan pemilu kali ini, seperti pemilu dimajukan pernah terjadi pada 1999 yang harusnya terjadwal pada 2002.
Begitu pula, lanjut Awiek, pada 1955, kemudian di zaman Orde Baru juga pemilu yang harusnya pada 1971 jadi bergeser penyelenggarannya ke 1972.
"Tapi kita tidak perlu kembali ke masa lalu, kita melihat masa depan, kita harus menatap masa depan demokrasi kita, pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Maka kita berharap konstitusi yang sudah sepakati bersama itu ditaati dulu," ujarnya lagi.
Kalaupun, menurut Awiek, ada wacana-wacana penundaan pemilu, maka harus membongkar, amendemen konstitusi yang ada saat ini.
Menurut dia, perdebatan apakah pemilu bisa diundur atau tidak awalnya, karena melihat kegelisahan yang disampaikan oleh para pelaku ekonom terkait kondisi ekonomi dampak pandemi yang kemudian belakangan juga disampaikan oleh Muhaimin Iskandar dan Zulkifli Hasan.
