"Ya bisa jadi ada benarnya yang disampaikan itu, tapi kan kita tidak tahu siapa-siapa (pakar) yang diajak diskusi, tetapi paling tidak dari aspek pemulihan ekonomi memang tantangan hari ini," kata dia.
Secara faktual, menurutnya, kondisi ekonomi belakangan ini memang berat dibandingkan situasi normal, namun beratnya dari sisi ekonomi itu apakah memang harus berdampak dengan menunda pelaksanaan pemilu.
Hal itu, katanya, memang perlu dikaji secara bersama-sama, apalagi biaya Pemilu 2024 yang direncanakan membutuhkan Rp84 triliun.
Sedangkan mengenai persoalan konstitusional dan inkonstitusional penundaan pemilu, menurut Awiek, bisa saja menjadi sah ketika terjadi amendemen konstitusi.
"Dalam politik semuanya serba mungkin, meskipun kami (PPP) sebagai representasi dari fraksi terkecil di DPR di MPR tentu memiliki suara yang tidak signifikan, tetapi kalau kehendak mayoritas misalkan menginginkan amendemen, bisa saja, karena kekuatan politik di DPR dan MPR sudah terkonsolidasi dengan baik," ujarnya.
Namun demikian, menurut Achmad Baidowi, untuk saat ini tidak ada wacana ataupun rencana amendemen terhadap konstitusi.
Faksi PPP menilai amendemen konstitusi hanya untuk memuluskan perpanjangan masa jabatan atau penundaan pemilu, maka hal itu terkesan dipaksakan.
