Gus Yahya Sebut Penundaan Pemilu 2024 Masuk Akal, Pengamat: PBNU Memang Harus Dekat dengan Kekuasaan, Tapi...
Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf [email protected]
JAKARTA, FIN.CO.ID - Tanggapan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya yang menilai usulan penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 masuk akal sangat disesalkan.
Pengamat Politik dari Universitas Paramadina A. Khoirul Umam mengatakan, tanggapan Gus Yahya soal penundaan Pemilu 2024 bertentangan dengan pernyataan sikapnya sendiri saat baru terpilih sebagai Ketua Umum PBNU pada Desember 2021.
"Sikap Ketum PBNU ini seolah-olah menegasikan komitmennya untuk lebih fokus pada politik kebangsaan dan menghindari politik praktis," kata Umam, Senin, 28 Februari 2022.
(BACA JUGA:Heboh Plang Muhammadiyah di Banyuwangi Dicopot Paksa, Warganet: Masyarakat Sengaja Dibikin Gaduh?)
Nahdlatul Ulama, yang merupakan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam terbesar di Indonesia, mempunyai kewajiban untuk turut menjaga konstitusi negara, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), katanya.
Publik, khususnya warga Nahdliyin, menaruh harapan kepada NU dan PBNU untuk menjalankan kewajiban itu.
Oleh karena itu, dia berharap Gus Yahya tetap mempertahankan daya kritisnya, terutama saat menanggapi berbagai wacana dan usulan yang bertentangan dengan konstitusi negara.
(BACA JUGA:Debat Tunda Pemilu, Pengamat: Kapan Indonesia Bisa Jadi Negara Maju?)
Menurutnya, di tengah melemahnya basis kekuatan masyarakat sipil, banyak kalangan berharap pada independensi dan netralitas kepengurusan PBNU yang baru di bawah kepemimpinan Gus Yahya.
"Sebagai penjaga keseimbangan politik bangsa, PBNU memang harus dekat dengan kekuasaan, tetapi PBNU tidak boleh kehilangan daya kritisnya," jelasnya.
Menurut Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (IndoStrategic) itu, PBNU harus menunjukkan sikap tegas terhadap wacana penundaan pemilu.
Gus Yahya dapat mengingatkan para elite politik untuk tunduk kepada konstitusi.
Warga Nahdliyin dan masyarakat Indonesia secara umum tentu menyadari bahwa aturan konstitusi harus dijalankan dengan basis kesadaran dan kedisiplinan yang tinggi dari semua kalangan anak bangsa.
"Sebagai kekuatan Islamic-based civil society terbesar di Indonesia, PBNU harus mengawal itu semua," jelasnya.
Sumber:
