Pemerintah Tampung Usulan Pemilu 2024 Ditunda, Bakal Disetujui?
Ilustrasi surat suara. -dok fin-fin.co.id
JAKARTA, FIN.CO.ID - Pemerintah menampung berbagai aspirasi dari masyarakat mengenai usulan penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
"Sebagai sebuah aspirasi tentu saja ditampung, sebagaimana Pemerintah menampung berbagai masukan yang selama ini diterima dari masyarakat dan semua partai politik," kata Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Faldo Maldini di Jakarta, Senin, 28 Februari 2022.
Isu terkait usulan penundaan Pemilu 2024 itu pertama kali disampaikan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar. Selanjutnya, isu penundaan tersebut juga diusulkan Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Airlangga Hartarto dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zuklifli Hasan.
(BACA JUGA:Usul Penundaan Pemilu 2024, Muhaimin Iskandar Bilang Disetujui Banyak Orang)
Ketua umum PKB, Partai Golkar, dan PAN tersebut mengusulkan penundaan Pemilu 2024 dengan berbagai alasan. Namun, Faldo menegaskan Pemerintah tidak mengetahui mengenai usulan tersebut.
"Deklarasi dukungan merupakan aspirasi dari partai politik. Pemerintah tidak tahu soal rencana tersebut. Ini tidak ada kaitannya dengan Pemerintah, apalagi dikaitkan dengan transaksi politik. Jadi jangan sampai diseret-seret," tegasnya.
Menurut dia, Pemerintah saat ini sedang fokus untuk bangkit dari pandemi COVID-19.
(BACA JUGA:Wacana Tunda Pemilu, AHY: Kok Ringan-ringan Saja Tabrak Konstitusi)
"Ini badai yang sangat dirasakan oleh masyarakat segala lapisan. Pemerintah fokus memulihkan kesehatan, dan memulihkan perekonomian, khususnya membuka lapangan kerja berkualitas sebanyak mungkin. Sekali lagi, fokus pemerintah adalah itu, bukan lain-lain," ungkapnya.
Selain pemulihan pasca pandemi, lanjutnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga sedang mengawal transformasi besar yaitu pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara ke Kalimantan Timur.
"Sebagai upaya perubahan mindset, pembangunan yang menipiskan ketimpangan, transisi menuju energi terbarukan yang berkelanjutan dan menata ulang kelembagaan yang selama ini menghambat percepatan. Kalau ada yang mengaitkan Pemerintah dalam memobilisasi deklarasi, menggerakkan elit-elit partai politik, kami tegaskan bahwa pekerjaan Pemerintah terlalu banyak, tidak ada waktu," katanya.
DAPATKAN UPDATE BERITA FIN LAINNYA DI Google News
Sumber:
