Mendagri Tagih Perpustakaan ke Kepala Daerah

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta Kepala Daerah membangun perpustakaan hingga ke tingkat desa. Hal itu diungkapkannya saat membuka Rakornas Perpustakaan Nasional 2020 yang bertajuk “Inovasi dan Kreativitas Pustakawan Dalam Penguatan Budaya Literasi Mewujudkan SDM Unggul Menuju Indonesia Maju” di Jakarta, Rabu (25/2). "Saya meminta kepada Kepala Daerah baik yang di Provinsi, Kabupaten/Kota agar pertama membuat dinas perpustakaan, yang kedua menganggarkannya, kemudian mendorong juga pembangunan perpustakan di kecamatan-kecamatan. Nggak usah besar-besar, tetapi sesuai dengan kebutuhan masyarakat di situ, untuk desa juga sama," kata Tito. Menurut mantan Kapolri ini, besarnya dana desa yang dikucurkan Pemintah Pusat kepada rekening kas desa juga dapat dimanfaatkan untuk membuat perpustakaan yang dapat mendorong literasi masyarakat setempat.

BACA JUGA: Paspor Anggota ISIS eks WNI Diblokir

”Dengan adanya dana desa, saya koordinasikan dengan Kemendes agar dapat digunakan juga untuk membangun perpustakaan mini tiap desa. Tidak perlu besar-besar tetapi buku-buku yang ada, kemudian bahan koleksi yang ada di situ yang kira-kira bisa dikonsumsi informasinya oleh masyarakat dalam mengembangkan inovasi mereka untuk membangun daerahnya," jelas Tito. Dengan hadirnya perpustakaan dan koleksi bahan bacaan yang dapat disediakan di perpustakaan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat, dapat mendorong inovasi di daerah, terutama jika dibantu dengan perhatian dari CSR maupun pihak swasta. ”Contoh misalnya daerah kepulauan, bagaimana menjaga pentingnya karang, menjaga lingkungan ekosistem karang, membudidayakan ikan, di daerah wisata bagaimana untuk membentuk budaya yang welcome pada pariwisata, wisata sejarah," kata Tito. ”Buku-buku ini, dengan segenap koleksi video atau apapun juga kalau dibaca oleh anak-anak kita yang ada di desa otomatis mereka akan berinovasi apalagi dibantu dengan pemerintah melalui dana desa, dana dari pusat, dana dari daerah, hibah, CSR, perusahaan, maka akan terbangun mesin produksi yang baik, daya tahan daerah yang kuat terhadap tekanan ekonomi," jelas Tito. Dengan begitu kaya Tito, mereka bisa berswadaya di desa yang mandiri, di daerah yang mandiri. "Nah ini kalau semua bangkit membangun dari swadaya masing-masing daerah, Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi yang sangat kuat,” jelas Mendagri. Tak hanya itu, sebagai Kementerian yang memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan di daerah, pihaknya akan membuat surat edaran untuk mendorong adanya dinas perpustakaan di daerah.

BACA JUGA: Maia Estianty-Ahmad Dhani Cipika-cipika di Final Idol, Ini Videonya

"Saya akan membuat Peraturan Mendagri termasuk surat edaran, bagaimna untuk membentuk organisasi atau lembaga dinas perpustakaan. Yang kedua adalah mereview APBD-nya supaya APBD-nya juga menganggarkan, setelah itu melakukan pengawasan melalui inspektorat. Ini semua kalau semua Provinsi, Kabupaten/Kota sampai ke Desa akses untuk perpustakaan ini ada, maka akan mendongkrak minat baca juga," ujarnya. Di samping itu, adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sebuah keniscayaan, menuntut adanya perkambangan ke arah e-library. Meski demikian, belum meratanya akses internet di Indonesia, mengharuskan perpustakaan fisik tetap dibutuhkan keberadaannya, di samping untuk meningkatkan akses membaca. ”Kita harapkan juga dibangun e-library, perpustakaan elektronik yang bisa dicapai hanya menggunakan gadget, HP, tapi ya sekali lagi perpustakaan manual tetap harus ada. Karena sampai hari ini internet belum sampai ke daerah-daerah kecil masih ada yang lemot, yang kedua tidak semua masyarakat kita memiliki kemampuan untuk membeli smartphone, HP yang pintar, otomatis. Yang manual tetap harus ada juga," kata Mendagri. Saat menyampaikan keynotes speech Tito mendorong kepala daerah untuk menyediakan kebutuhan bahan bacaan bagi penduduknya. Pasalnya, Indonesia adalah negara besar dengan jumlah penduduk terbesar ke-4 di dunia. Namun, potensi demografi dan geografi saja belum cukup menjadikan Indonesia negara yang kaya. Dukungan dan perhatian yang kurang dari pemerintah daerah dianggap salah satu kendala perkembangan perpustakaan dan minat baca belum membaik. "Banyak daerah yang belum paham persoalan tentang minat baca," kata Mendagri. Tito menyayangkan hal tersebut. Padahal hal itu dinilainya penting sebagai salah satu langkah untuk menentukan arah dan keberhasilan bangsa. Ia juga menekankan agar Kepala Daerah peduli untuk membuka akses literasi dan kebutuhan bahan bacaan bagi penduduknya. "Sudah banyak penelitian internasional yang mengatakan minat baca Indonesia rendah. Itu adalah alarm, semacam wake up call. Meski terakhir, world culture indeks menampilkan update terbaru bahwa angka minat baca Indonesia berada di posisi menengah, ini harus ada kerjasama semua pihak termasuk kepala daerah," tegasnya. Dalam berbagai kesempatan, Perpustakaan Nasional melansir bahwa minat baca di Indonesia bukan dilatarbelakangi oleh bahan bacaan yang kurang, tapi ketersediaan akses terhadap bahan bacaan, apalagi mayoritas penduduk tinggal di daerah pelosok, terpencil. "Kepala Daerah harus mulai sadar dan berupaya untuk menyediakan bahan bacaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya," terang Mendagri. Pengetahuan menjadi sangat penting. Kunci untuk memunculkan sumber daya yang unggul. Selain faktor kesehatan, SDM unggul juga harus terdidik dan terlatih. Semakin banyak bahan bacaan tersedia, maka makin terbuka inovasi yang bisa dihasilkan, mengembangkan ide, dan juga opsi-opsi sehingga mampu menghasilkan keputusan yang cepat. Arahan Presiden Joko Widodo di periode kedua pemerintahan adalah menciptakan SDM unggul Indonesia maju. Dan Perpustakaan Nasional adalah salah satu yang diharapkan mampu menaikkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), khususnya di level Asia. Indeks pembangunan manusia bisa dicapai jika manusia Indonesia cerdas. Hal tersebut merupakan bagian dari tujuan negara didirikan. Tak hanya itu, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020, memberikan arah kebijakan pembangunan perpustakaan sebagai Prioritas Nasional yang dicapai melalui peningkatan pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter juga memperteguh jati diri bangsa, dan peningkatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan dan berkarakter, serta pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik sub bidang perpustakaan, sebagai pendukung pelaksanaan kegiatan Prioritas Nasional. Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando mengatakan, perhatian khusus Pemerintah untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul perlu dilihat secara serius, pasalnya dibutuhkan kerjasama untuk meningkatkan akses buku bacaan di perpustakaan sebagai jantung pendidikan. Oleh karenanya, ia meminta masyarakat tak terjebak dalam opini internasional terkait budaya baca yang rendah, sebaliknya ia meminta kerjasama masyarakat untuk meningkatkan askes bacaan di setiap daerah.

BACA JUGA: Kesha Ratuliu Imbau Pentingnya SADARI, Ladies Wajib Tahu!

"Indonesia bukan bangsa dengan budaya baca rendah. Tapi fakta di lapangan disebabkan karena belum cukup akses yang memadai. Jangan terjebak opini internasional tapi mari kita perbaiki bersama," kata Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando saat memberikan laporan pada Rapat Koordinasi Nasional Perpustakaan Nasional di Jakarta, Selasa, (25/2). Kehadiran Mendagri sebagai pembicara kunci adalah untuk meyakinkan seluruh pemerintah daerah agar punya kesadaran menyediakan bahan bacaan yang sesuai dengan penduduknya. "Itulah sebabnya upaya kita untuk memasukkan perpustakaan sebagai urusan wajib yang diatur didalam UU Nomor 23 Tahun 2014 menjadi fondasi dan landasan yang kuat untuk ke depan kita berharap bahwa pemerintah daerah dan kepala daerahnya mempunyai kesadaran untuk mencipatakan bahan bacaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya," kata Syarif. Urgensi pendidikan dan perpustakaan nyatanya tidaklah dapat dipisahkan. Oleh karenanya ia mendorong Pemda untuk menumbuhkembangkan budaya literasi. "Tidak ada guru tentang kedaerahan, tapi banyak buku yang menginformasikan asal usul, adat istiadat. Ini bisa dikelola oleh daerah. Daerah harus benar-benar tumbuhkan literasi," terang Syarif Bando. Rakornas Bidang Perpustakaan 2020 yang dihelat selama tiga hari, yakni 25-27 Februari 2020 di Hotel Bidakara, Jakarta, dibuka secara resmi oleh Mendagri. Rakornas mengupas berbagai kebijakan yang dipaparkan secara bergantian Bappenas, Kemenkeu, Kemendikbud, Kemendes-PDTT, Komisi X DPR RI, dan Perpustakaan Nasional. Rakornas Bidang Perpustakaan 2020 dihadiri tidak kurang dari 1.500 peserta dari seluruh dinas perpustakaan, Bappeda, berbagai forum perpustakaan, asosiasi penerbit dan profesi, pengusaha rekaman, pegiat literasi, dan para pustakawan. (dim/fin/ful)

---

Tentang Penulis

admin

Sumber: