Informasi Virus Corona Harus Valid dan Massif

JAKARTA - DPR RI mendorong pemerintah membuat relawan untuk mengampanyekan virus corona. Dengan adanya gerakan masyarakat yang sadar dengan bahaya virus tersebut, penyampaian informasi bisa lebih akurat. Pemerintah daerah pun didorong Anggota DPR RI Taufik Basari mengatakan, tujuan adanya relawan adalah untuk memberikan dampak positif kepada masyarakat. Kekhawatiran yang dirasakan masyarakat akan bahaya virus juga bisa ditekan. Ia mencontohkan, relawan ini nantinya bisa ditempatkan di tempat umum. Mulai dari membersihkan sesuatu yang dipegang oleh orang banyak. “Misalnya saja tombol lift. Ini kan sering dipegang orang banyak. Jadi bisa langsung dibersihkan. Tentunya relawan juga harus dibekali pengetahuan soal virus tersebut,” kata Taufik kepada Fajar Indonesia Network (FIN) di kantor DPP Nasdem, Jakarta (3/3). Anggota DPR RI Dapil Lampung ini melanjutkan, selain relawan, pemerintah juga harus bergerak cepat untuk memberikan informasi. Salah satu caranya dengan menginstruksikan pemerintah daerah. “Nah stakeholdernya lintas kementerian. Bisa Menko Polhukam, Menkes, ataupun Mendagri,” bebernya. Hal ini diharapkan masyarakat tidak menerima informasi yang salah. “Kan ada tuh fogging. Katanya untuk menghindari virus corona. Informasi inilah yang harus diluruskan di masyarakat,” kata politisi Nasdem tersebut. Sementara itu, Anggota Komisi I DPR RI Charles Honoris mengatakan negara harus menjamin kerahasiaan identitas atau data pribadi pasien corona. Menurut Charles, tersebar luasnya data pribadi seperti nama lengkap, alamat tinggal, foto pasien corona lewat media sosial atau media lainnya harus dipandang serius sebagai pelanggaran privasi warga negara. "Negara seharusnya bisa melindungi kerahasiaan data pribadi dan menutup ruang sekecil apa pun terhadap pelanggaran tersebut," kata Charles. Terpisah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta seluruh pemerintah daerah mengaktifkan Juru Bicara (Jubir) untuk menjelaskan kepada masyarakat terkait isu virus corona."Seluruh Pemda diharapkan mengaktifkan Jubir untuk menjelaskan kepada publik dan pers terkait isu corona, jangan sampai terjadi simpang siur," kata Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar di Jakarta, Selasa (3/3). Pengaktifan Jubir di Pemda dilakukan untuk mencegah kebohongan dan ketidakjelasan informasi di tengah masyarakat. “Hal tersebut penting dilakukan untuk mencegah hoax atau ada kejelasan informasi publik terkait wabah korona," jelasnya. Jubir Pemda juga diminta berkoordinasi dengan dinas kesehatan maupun instansi terkait agar mampu memberikan pemahaman terkait kesehatan maupun virus corona. “Jubir tersebut harus terkoordinasi dengan Dinas Kesehatan sebagai leading sektor dalam penanganan soal kesehatan termasuk terkait wabah virus corona," pungkasnya. Penunjukan juru bicara di lingkungan Pemda juga didukung dengan dikeluarkannya Surat Edaran nomor 480/3502/SJ kepada Gubernur dan 480/3503/SJ tanggal 6 Mei 2019 kepada Bupati/Walikota tentang Penunjukan Juru Bicara di Lingkungan Pemerintah Daerah. (khf/fin/rh)

---

Tentang Penulis

admin

Sumber: