Rekening Sekolah Banyak Bermasalah
JAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), hingga Februari 2020 telah menemukan ratusan rekening bermasalah milik sekolah penerima dana bantuan operasional sekolah (BOS). Inspektur Jenderal Kemendikbud Muchlis R Luddin mengatakan, ratusan rekening tersebut di antaranya belum melakukan pembaruan/update, terdeteksi ganda, tidak valid karena tidak aktif/tutup atau tidak dikenal bank. "Untuk menyelesaikan persoalan ini, kami (Kemendikbud) akan memeriksa langsung ke sekolah dengan rekening yang bermasalah," kata Muchlis, Kamis (5/3). Selain itu, kata Muchlis, Kemendikbud juga akan melakukan validasi ulang untuk memastikan bahwa rekening tempat penyaluran dana benar-benar atas nama sekolah. "Jika ada rekening yang tidak valid atau bukan atas nama sekolah, kita akan usulkan untuk dihentikan penyalurannya sampai rekening benar-benar valid," kata Muchlis. Muchlis menuturkan, bahwa koordinasi verifikasi validitas rekening akan dilakukan di bank penyalur, sekolah penerima, pusat data dan informasi Kemendikbud. "Terlebih juga Direktorat Jenderal PAUD Dikdasmen sebagai penanggung jawab program BOS," ujarnya. Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Agus Sartono menegaskan, bahwa menjelang proses penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), jangan sampai ada penggelembungan data jumlah siswa. "Pembaruan dan akurasi data siswa sangat penting dalam penyaluran dana BOS. Mengingat, pengalokasian besaran dana BOS bergantung pada seberapa banyak jumlah siswa di sekolah yang bersangkutan," terangnya. Pasalnya, lanjut Agus, semakin banyak jumlah siswa, maka akan semakin besar pula dana BOS yang ditransfer ke sekolah tersebut. Dengan demikian, dana BOS otomatis akan lebih besar. "Bukan tanpa sebab, berkaca dari pengalaman sebelumnya, jumlah siswa acap kali tiba-tiba melonjak saat penyaluran dana BOS. Atau, tak sedikit pula kasus, sekolah yang tidak menghapus data siswa yang sudah lulus dari Data Pokok Pendidikan (Dapodik)," pungkasnya. (der/fin)
DAPATKAN UPDATE BERITA FIN LAINNYA DI Google News
Sumber: