Gaji Honorer Rawan Pencitraan Pilwalkot

MAKASSAR - Wacana menaikkan gaji guru honorer mulai digaungkan. Hanya saja, wacana ini dianggap rawan dijadikan pencitraan untuk Pilwalkot Makassar. Rencana menaikkan gaji guru honorer menjadi Rp15 ribu per jam tentu menjadi angin segar. Apalagi, gaji guru honorer selama ini tidak menentu. Namun, Anggota Komisi A DPRD Makassar, Ari Ashari Ilham menilai wacana itu perlu dikawal ketat. Sebab, terkait dengan posisi Plt Kepala Dinas Pendidikan Makassar, Rahman Bando yang disebut bakal maju di Pilwalkot Makassar 2020. Posisi Rahman Bando sebagai kepala dinas yang mengurusi pendidikan, kata Ari, sangat mudah meningkatkan posisi tawarnya. Apalagi jika sudah berkaitan dengan gaji atau honor pegawai. Kebijakan menaikkan gaji guru honorer pada dasarnya positif. Akan tetapi, kata Ari, jika kebijakan itu dilakukan oleh pejabat yang sudah menyatakan diri akan maju di Pilwalkot Makassar, maka bisa bermuatan politis. "Sebenarnya itu bagus, tapi tentu karena yang bersangkutan sudah menyatakan ingin maju bertarung di Pilwalkot Makassar, maka akhirnya bisa termasuk pencitraan seperti ini," tegasnya, Selasa, 17 Maret. Sebelumnya, Ari mengaku sudah mendengar isu penempatan Rahman Bando menjadi Plt Kadis Pendidikan memiliki tujuan lain. Kecurigaan ini sudah terendus sejak Pj Wali Kota Makassar, Iqbal Suhaeb menggeser Abdul Azis Hasan sebagai Plt Kadis Pendidikan menjadi Plt Sekretaris DPRD. Iqbal mengganti Azis dengan Rahman Bando yang juga menjabat Kadis Kelautan dan Perikanan. "Ini yang sejak awal kami tekankan ke Pj Wali Kota dan Pak Rahman Bando. Fokus bekerja. Jangan mau digiring jadi mesin politik," imbuhnya. Apalagi menurut Ari, Dinas Pendidikan salah satu OPD strategis. Guru hingga kepala sekolah bisa saja diarahkan dan ditekan untuk mendukung pasangan tertentu. "Jangan lah dinas itu atau kepala dinas mau urusi politik. Fokus saja bekerja. Atau kalau mau maju, ajukan pengunduran diri secepatnya agar tidak dicampur urusan politik dan kerjaan," tegasnya. Plt Kepala Dinas Pendidikan Makassar, Abd Rahman Bando mengatakan, rencana menetapkan gaji guru honorer melalui dana BOS merupakan tawaran para kepala sekolah. Alokasi anggaran dana BOS saat ini bisa digunakan 50 persen untuk menggaji guru honorer. "Juknis untuk menggaji guru honorer juga kan belum jelas. Makanya, coba kita rembukkan bersama kepala sekolah. Setelah dihitung-hitung yah Rp15 ribu per jam," kilahnya. Menurutnya, angka itu sudah cukup ideal untuk menggaji guru-guru honorer yang tidak terakomodasi melalui dana APBD. Nilainya jika dikalikan selama sebulan, sudah mendekati gaji honorer pemkot lainnya sebesar Rp1,5 juta. Rahman berdalih rencana menaikkan gaji guru honorer tak ada kaitannya dengan rencananya maju di Pilwalkot 2020. "Saya hanya menindaklanjuti saran dari kepala sekolah. Ini semua untuk kebaikan dunia pendidikan kita," pungkasnya. Pada beberapa kesempatan, Rahman Bando sudah terang-terangan untuk maju di Pilwalkot Makassar. Bahkan, sudah menyatakan siap mundur sebagai Aparatur Sipil Negara juga resmi mencalonkan diri di kontestasi pemilihan wali kota itu. Sebelumnya, kepada FAJAR, 5 Maret lalu, Rahman Bando mengaku tidak terlintas di pikirannya untuk memanfaatkan jabatan Plt Kadis Pendidikan untuk hal politik. Terkait kabar akan dipaketkan dengan salah satu calon wali kota Makassar, dia berdalih belum pasti masuk di politik. "Atribut satu lembar pun tidak ada. Kalau sudah 100 persen yakin, pasti saya sudah pasang atribut," ujarnya.(ism-abd)

---

Tentang Penulis

admin

Sumber: