Seminggu Beroperasi, Karaoke Belum Dievaluasi

TASIK – Gugus Tugas Kota Tasikmalaya belum memiliki kesimpulan terkait kelanjutan rekomendasi tempat hiburan karaoke. Perlu ada evaluasi dari dinas terkait bersama tim teknis operasi di lapangan. Sudah seminggu pasca Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata (Disporabudpar) memberikan rekomendasi uji coba tempat karaoke. Namun pemerintah belum melakukan evaluasi untuk kelanjutan rekomendasi tempat hiburan malam itu. Juru Bicara Gugus Tugas Kota Tasikmalaya, Drs H Ivan Dicksan mengatakan evaluasi akan dibahas oleh Disporabudpar dengan bagian Operasi Gugus Tugas. Pihaknya, belum menerima laporan lebih lanjut. “Mungkin dalam beberapa hari ke depan evaluasinya,” ujarnya kepada Radar , Minggu (2/8). Evaluasi yang dimaksud yakni terkait efektivitas penerapan protokol kesehatan. Jika prosedur itu bisa dilaksanakan dengan baik, maka operasional tempat hiburan bisa berlanjut. “Tapi kalau tidak, ya kita hentikan lagi sementara,” katanya. Maka dari itu, tim patroli diinstruksikan secara intensif melakukan pengecekan ke tempat-tempat karaoke. Hal itu sebagai bahan untuk evaluasi dari OPD teknis. “Pak Wali sudah menginstruksikan tim patroli untuk mengecek,” ujarnya. Disinggung banyaknya reaksi publik yang menilai sekolah harus lebih diutamakan, menurutnya hal itu berkaitan dengan kewenangan. Pasalnyam sekolah merupakan kewenangan langsung dari pusat. “Kalau untuk sekolah kan kita tidak bisa apa-apa,” terangnya. Dari informasi yang dihimpun Radar, tiga tempat karaoke di Kota Tasikmalaya sudah semuanya mulai beroperasi. Akan tetapi rekomendasi yang tercatat di Sekretariat Gugus Tugas hanya ada satu karaoke saja. Menanggapi itu, H Ivan mengaku tidak mengetahui secara jelas kronologisnya. Akan tetapi pemkot ingin memberikan rasa adil kepada masing-masing pengelola karaoke untuk melakukan uji coba. “Jadi semua (tempat karaoke, Red) kita perlakukan sama,” katanya. Sebelumnya, anggota DPRD Kota Tasikmalaya dari Fraksi PDI Perjuangan H Dodo Rosada menilai rekomendasi pembukaan tempat karaoke perlu ditangguhkan. Pasalnya, hal itu kontradiktif dengan upaya pencegahan Covid-19 yang dilakukan oleh Gugus Tugas. "Apa pemerintah berani menjamin protokol kesehatan benar-benar diterapkan disana,” ungkapnya kepada Radar, Jumat (31/7). Pihaknya meragukan para pengunjung bisa menggunakan masker dan menjaga jarak satu sama lain. Karena tim patroli pun tidak akan standby di lokasi untuk mengawasi pengunjung. "Apalagi ruangan karaoke itu kan cukup tertutup jadi sirkulasi udaranya kurang bagus," terangnya. Terkait rekomendasi yang masih uji coba, kata Dodo, hal itu sudah menunjukkan pemerintah belum yakin protokol kesehatan bisa dilakukan. Maka dari itu, rekomendasi untuk tempat karaoke lebih baik ditangguhkan. "Jangan gegabah, salah-salah muncul klaster baru di tempat karaoke," ujar anggota Komisi I DPRD Kota Tasikmalaya itu. Padahal, saat ini Pemerintah Kota Tasikmalaya mulai mempertegas dalam penerapan protokol kesehatan. Di antaranya menerapkan denda kepada warga yang berkerumun tanpa menggunakan masker. "Tapi dengan dibukanya tempat karaoke, berarti pemerintah tidak konsisten dengan kebijakan untuk pencegahan Covid-19," katanya. Mulai beroperasinya tempat karaoke pun menuai banyak reaksi negatif di masyarakat yang membanding dengan sekolah yang tak kunjung dibuka. Menurut Dodo, hal itu sangat wajar karena nilai manfaat dari sekolah jauh lebih besar. "Sudah jelas pendidikan lebih urgen dibandingkan karaoke, tidak salah jika masyarakat banyak yang kecewa," terangnya. Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya Dede Muharam tidak keberatan dengan rekomendasi beroperasinya tempat karaoke. Namun, dia menyarankan kepala daerah dan pejabat-pejabat terkait mencoba menjadi konsumen supaya tahu kondisinya. "Mungkin eksekutif tidak tahu bagaimana situasi di tempat karaoke, jadi menganggap aman," ujarnya. Selain itu, sebelum rekomendasi untuk tempat karaoke dikeluarkan, sekolah harus lebih dulu diperhatikan. Supaya tidak menunjukkan bahwa pemerintah lebih memprioritaskan ekonomi ketimbang pendidikan. "Pemerintah jangan hanya memikirkan bisnis saja, pendidikan anak-anak harus lebih diprioritaskan," terangnya. Jika bicara protokol kesehatan, kata Dede, sekolah lebih memungkinkan untuk menerapkan protokol kesehatan. Sehingga, efeknya pun bisa mendongkrak kualitas SDM, ekonomi dan sosial. "Murid itu kan bisa nurut kepada gurunya, beda dengan pengunjung karaoke," pungkasnya. (rga)

---

Tentang Penulis

admin

Sumber: