Jokowi: Jangan Ada yang Merasa Paling Agamis Sendiri, Paling Pancasilais Sendiri

JAKARTA- Presiden Joko Widodo menekankan, agar tidak ada pihak-pihak yang merasa paling benar sendiri. Hingga yang lain disalahkan. Jokowi mengingat bahwa demokrasi memang menjamin kebebasan, namun kebebasan yang menghargai hak orang lain. "Jangan ada yang merasa paling benar sendiri, dan yang lain dipersalahkan. Jangan ada yang merasa paling agamis sendiri. Jangan ada yang merasa paling Pancasilais sendiri," kata Jokowi dalam Pidatonya pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Dalam Rangka HUT Ke-75 Proklamasi Kemerdekaan RI, Jumat (14/8), di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Provinsi DKI Jakarta. Presiden melanjutkan, pihak yang merasa paling benar dan memaksakan kehendak yang lain, itu hal yang tidak dibenarkan. Dia berujar, bahwa beruntung mayoritas rakyat Indonesia, menjunjung tinggi kebersamaan dan persatuan. "Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, menjunjung tinggi kebersamaan dan persatuan, penuh toleransi dan saling peduli, sehingga masa-masa sulit sekarang ini bisa kita lalui dan kita tangani secara baik,” ucap Presiden Kepala Negara menyebutkan bahwa ekosistem nasional yang produktif dan inovatif tidak mungkin tumbuh tanpa ekosistem hukum, politik, kebudayaan, dan pendidikan yang kondusif serta fleksibilitas yang tinggi dan birokrasi yang sederhana tidak bisa dipertukarkan dengan kepastian hukum, antikorupsi, dan demokrasi. Semua kebijakan, menurut Presiden, harus mengedepankan ramah lingkungan dan perlindungan HAM serta kecepatan dan ketepatan tidak bisa dipertukarkan dengan kecerobohan dan kesewenang-wenangan. ”Pemerintah tidak pernah main-main dengan upaya pemberantasan korupsi. Upaya pencegahan harus ditingkatkan melalui tata kelola yang sederhana, transparan, dan efisien. Dan hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Penegakan nilai-nilai demokrasi juga tidak bisa ditawar,” ungkap Presiden. Menurut Presiden, demokrasi harus tetap berjalan dengan baik, tanpa mengganggu kecepatan kerja dan kepastian hukum, serta budaya adiluhung bangsa Indonesia. Ia menambahkan bahwa agenda Pilkada 2020 harus tetap berjalan dengan disiplin tinggi dalam menjalankan protokol kesehatan. ”Nilai-nilai luhur Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, persatuan dan kesatuan nasional, tidak bisa dipertukarkan dengan apapun juga. Kita tidak bisa memberikan ruang sedikit pun kepada siapa pun yang menggoyahkannya,” kata Presiden. (dal/fin).  

---

Tentang Penulis

admin

Sumber: