Menteri Keuangan Jamin Ketersediaan Anggaran Vaksin Covid-19

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjamin anggaran untuk kebutuhan vaksinasi Covid-19 tersedia dengan estimasi kebutuhan hingga Rp73 triliun. “Kami mengikuti terus agar kebutuhan belanja terpenuhi,” kata Sri Mulyani dalam jumpa pers virtual realisasi APBN 2020 di Jakarta, Rabu (6/1). Ia menjamin anggaran tersedia bagi setiap proses vaksinasi yang diadakan oleh Kementerian Kesehatan mulai dari pemesanan, kontrak, hingga pembayaran. Dari estimasi kebutuhan dana itu, lanjut dia, sebesar Rp47 triliun di antaranya berasal dari sisa anggaran kesehatan dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2020 yang dialihkan pada 2021 untuk menambah anggaran vaksinasi. Sebelumnya, Kementerian Kesehatan menetapkan tujuh merek vaksin yang beredar di Indonesia. Ketujuh merek itu yakni vaksin yang diproduksi Bio Farma, Sinovac, Sinopharm, Novavax, Astra Zeneca, Moderna, dan Pfizer and BioNTech. Saat ini, sudah ada tiga dosis vaksin Sinovac yang tiba di Tanah Air. Rencananya, dalam waktu dekat sebanyak 15 juta dosis vaksin produksi Sinovac akan tiba dalam bentuk bahan baku. Sri Mulyani menambahkan, pemerintah memiliki opsi realokasi anggaran apabila terjadi kekurangan dana untuk vaksinasi yang diperbolehkan dalam UU APBN 2021. Namun opsi itu akan dilakukan secara hati-hati agar tidak mengganggu kegiatan di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. “Di UU kami boleh melakukan perubahan realokasi asal tidak menambah defisit tetap di 5,7 persen,” katanya. Saat ini, pemerintah sedang mendistribusikan vaksin Sinovac ke sejumlah daerah di Tanah Air sembari menunggu izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Rencananya, vaksinasi akan mulai dilakukan pada 13 Januari 2021 dengan sosok yang pertama kali akan disuntikkan adalah Presiden Joko Widodo. (riz/fin)

---

Tentang Penulis

admin

Sumber: