JAKARTA - Istri Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Annisa Pohan mengatakan, upaya mendongkel suaminya melalui Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli, Serdang, pada Jumat kemarin, bukan saja soal perampokan sebuah partai, namun lebih dari itu, merupakan pemerkosaan demokrasi.
"Uni bukan hanya permasalahan sebuah partai dirampok tapi masalah lebih besar lagi “Pemerkosaan” Demokrasi suatu negara," cuit Annisa Pohan di akun twitternya, Sabtu (6/3).
Annisa Pohan menilai, pengambil alih Partai Demokrat melalui KLB itu telah melanggar konstitusi. Terlebih lagi ada semacam pembiaran dari penguasa.
"Ketika sebuah Partai Politik diambil haknya secara paksa dengan melanggar konstitusi, lebih lagi ada “pembiaran” dari yang punya kuasa. Apalagi dengan hak Rakyat kecil? Siapa yang akan lindungi? apakah kita akan terus diam?" katanya.
Lebih lanjut, Ibu satu anak menilai, telah lama tidak ada keadilan di negara ini. Itu karena oposisi hanya menjadi menonton pasif dan tidak ikut berperan aktif mengembalikan keadilan.
"Apakah kita akan terus diam?" katanya.
Sebelumnya, Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat dalam versi kongres luar biasa (KLB) yang digelar di Hotel The Hill Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/2).
Sidang KLB itu berlangsung kilat. Hanya 40 menit dari mulai dibuka. Mayoritas voting mendukung Moeldoko sebagai ketum Demokrat.
"Dengan ini memutuskan Bapak Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2025," kata Pimpinan Sidang Jhoni Allen.
Moeldoko yang tidak hadir dalam kongres itu, hanya diberitahukan melalui sambungan telepon. Dia pun dengan senang hati menerima hasil putusan itu.
Moeldoko baru bisa tiba di The Hill Hotel and Resort Sibolangit, Deli Serdang lokasi KLB pada malam sekitar pukul 21.30 WIB. Dia kemudian disambut kader dengan mengenakan jaket Partai Demokrat dan diberikan kesempatan berpidato.
"Saudara-saudara sekalian, ini adalah pidato saya pertama, pidato politik di depan umum dalam upaya menjaga dan membangun demokrasi di Indonesia," kata Moeldoko.
Moeldoko pun mengapresiasi para peserta KLB yang datang dari berbagai daerah. Dia menilai, KLB tersebut sesuai konstitusi
"KLB ini adalah konstitusional seperti yang tertuang dalam AD/ART," ujar Moeldoko.
Mantan Panglima TNI ini mengatakan, untuk itulah ia memastikan keabsahan KLB tersebut sebelum datang ke lokasi. Ia sebelumnya melontarkan pertanyaan itu ketika berbicara melalui telepon. "Setelah ada kepastian, saya dengan sukarela untuk datang ke sini walaupun macetnya luar biasa," katanya. (dal/fin).
