Gerindra Respons Pernyataan Ganjar Soal Penambahan Kursi Menteri di Kabinet Prabowo-GIbran
Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus capres nomor urut 2 Prabowo Subianto (tengah) menghadiri Rakornas Partai Gerindra di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Jumat (15/12/2023). -ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat-
fin.co.id - Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad menanggapi pernyataan mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang menyinggung soal penambahan kursi menteri di kabinet Prabowo-Gibran nanti.
Dasco menegaskan, tidak ada yang salah dalam akomodasi politik selama itu demi kepentingan bangsa.
"Apakah misalnya kita mengakomodasi kawan-kawan yang sudah berjuang bersama-sama untuk kemudian membangun Indonesia ke depan itu apakah salah, gitu loh," ungkap Dasco kepada wartawan, Kamis 9 Mei 2024.
Dasco juga menyoroti hak pemenang untuk melakukan akomodasi, namun ia menegaskan perlunya keterbukaan dan pertimbangan yang matang dalam proses tersebut.
BACA JUGA:Dasco Bingung Soal Wacana Penambahan Kursi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran
"Kalau ada yang menang dia mau mengakomodasi, kita juga nggak pusing," ucapnya.
Polemik ini menjadi sorotan karena mencerminkan dinamika politik dan pertimbangan etis dalam pembentukan kabinet baru.
Sebelumnya, Ganjar Pranowo memberikan tanggapannya perihal isu jumlah pos kementerian di dalam kabinet Prabowo-Gibran yang berjumlah 40 kursi.
"Nggak, kalau kementerian negara kan undang-undangnya sudah ada. Tugas eksekutif pemerintah setelah disumpah adalah menjalankan peraturan perundang-undangan," ujar Ganjar Pranowo di Galeri Nasional, Jakarta Pusat pada Rabu, 8 Mei 2024.
BACA JUGA:Prabowo-Gibran Tambah Kursi Menteri Jadi 40, Ganjar: Saya Paham
Ganjar menyampaikan, bahwa di dalam peraturan perundang-undangan sudah tertuang, dan jumlah tersebut sudah ditentukan. Maksimal 34 kursi.
"Sehingga kita tidak bisa mengubah kecuali peraturannya diubah," tutur Ganjar.
"Kalau orang mengikuti itu, maka atau membuat sendiri aturan, maka melanggar undang-undang. Nggak boleh," sambungnya.
Menurut Ganjar, jika Prabowo mengubah regulasi demi mewujudkan wacana itu, maka publik akan semakin bertanya-tanya.
Sumber:
