Yusril Ihza Mahendra: Saya Tidak Bisa Jadi Jaksa Agung
Yusril Ihza Mahendra Tidak Bisa Jadi Jaksa Agung-fin/yusrilihzamhd-Instagram
FIN.CO.ID - Profesor Yusril Ihza Mahendra disebut-sebut bakal menjadi Agung RI di pemerintahan Prabowo-Gibran. Melalui akun Instagram miliknya, Yusril menegaskan dirinya tidak bisa menjadi Jaksa Agung.
Seperti dikutip dari akun Instagram (IG) yusrilihzamhd, pada Sabtu, 20 April 2024, Yusril menyebut terdapat aturan yang membuatnya tidak bisa menjadi Jaksa Agung.
Aturan yang dimaksud Yusril adalah Putusan MK (Mahkamah Agung) Nomor 6/PUU-XXII/2024.
"Berdasarkan Putusan MK No 6/PUU-XXII/2024 tanggal 21 Februari 2024, saya tidak bisa jadi Jaksa Agung," ujar Yusril dalam penjelasannya di IG.
Putusan tersebut, lanjut Yusril, menambah syarat untuk jadi Jaksa Agung. Yakni tidak boleh orang yang menjadi Pengurus Partai Politik.
Dikatakan, seorang pengurus partai harus mundur dari partainya minimal 5 tahun sebelum diangkat menjadi Jaksa Agung.
BACA JUGA:
- Yakin MK Tolak Gugatan PHPU Pilpres Ganjar-Mahfud, Yusril: Kebanyakan Narasi Tanpa Bukti Konkret
- Yusril Sebut Perkara Pemilu Dibawa ke MK Bukan ke DPR Melalui Hak Angket
"Sampai hari ini saya masih pengurus PBB. Jadi tidak mungkin saya bisa jadi Jaksa Agung. Demikian penjelasan saya," papar Yusril.
Kabinet Prabowo-Gibran Masih Sebatas Diskusi
Penyusunan kabinet calon presiden dan wakil presiden terpilih Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka masih dalam tahap diskusi informal. Hal itu dikatakan Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko.
"Hanya diskusi-diskusi saja sedikit, rembuk-rembuk saja," ujar Budiman saat ditemui di depan gerbang kediaman Prabowo Subianto, Jakarta, Rabu 11 April 2024.
Dia menegaskan, susunan kabinet merupakan hak prerogatif Prabowo yang didiskusikan dengan Gibran. Dengan begitu, saat ini Prabowo masih menggali informasi maupun perspektif dari berbagai pihak untuk menentukan kabinet yang terbaik.
Selain berdiskusi dengan Gibran, kata Budiman, Prabowo juga akan berkonsultasi dengan berbagai partai yang mendukung Prabowo dalam Pilpres 2024 mengenai susunan kabinet. Dia juga tak menampik peluang Presiden Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjadi penasihat khusus dalam kabinet Prabowo.
"Pak Jokowi menurut saya berkapasitas akan hal itu, tetapi nanti balik lagi ke keputusan Pak Prabowo," katanya.
Sementara itu, Budiman yang juga dewan pakar tidak mendiskusikan komposisi kabinet Prabowo, melainkan mengenai berbagai program. Pasalnya, program itu yang akan dijalankan Menteri Pertahanan (Menhan) RI tersebut saat menjadi presiden pada Oktober 2024 maupun kabinetnya nanti.
Sumber:
