Soal KJMU DPRD DKI Desak Pemprov DKI Harus Jujur
Suasana rapat di Komisi E DPRD DKI Jakarta. Kamis, 14 Maret 2024. -Candra Pratama-
fin.co.id - Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah mendesak agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta harus jujur terkait persoalan desil atau anggaran untuk Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).
"Menurut saya ini adalah masalah pergeseran anggaran. Jadi ini yang harus disampaikan ke publik. Masalahnya itu sebenarnya apa dan kita butuh Pemprov jujur," ujar Imah Mahdiah di Ruang Rapat Komisi E DPRD DKI Jakarta, Kamis 14 Maret 2024.
Pasalnya, kata Ima, perihal desil itu hanya dijadikan sebuah alasan bagi Pemprov untuk menutupi kekurangan anggaran yang terjadi saat ini.
"Jadi ini yang harus Pemprov DKI menjawab dengan sejujurnya kenapa bisa terjadi permasalahan," tutur Ima menggebu.
BACA JUGA:Polemik KJMU hingga Isu Pemangkasan Anggaran Pendidikan, Ini Tanggapan BPKD DKI
Maka dari itu, wanita kelahiran Jakarta tersebut menjadi suudzon dengan Pemprov DKI.
Bagaimana tidak, karena Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) kurang akurat.
"Kenapa saya jadi suudzon? Karena yang 3 tahun lalu dia sudah menyanggah tidak punya mobil. Menyanggah bahwa dia orang miskin, tiba-tiba muncul lagi dengan alasannya harus dibawa ke Dinas Pajak yang sebenarnya sudah selesai blokir di Samsat," imbuhnya.
Lebih lanjut ia menjelaskan, ketika samsat sudah integrasi kepada Dinas Pajak tetapi tiba-tiba muncul kembali permasalahan tersebut. Dan akhirnya terciptalah orang-orang yang tidak bisa melanjutkan KJMU.
BACA JUGA:Dukcapil Minta Data Ulang KJMU, Komisi E: Khawatir Mahasiswa Putus Kuliah!
Kecurigaan mantan staf Gubernur Basuki Tjahaja Purnama itu muncul berdasarkan adanya penerima KJMU di daerah pemilihannya yang mendadak dinyatakan tidak layak.
"Saya jadi curiga ini adalah kesengajaan," tukasnya.
Diketahui, rapat itu digelar untuk mengklarifikasi polemik dari isu pengurangan KJMU yang terjadi sejak sepekan terakhir.
Turut hadir Askesra Sekda DKI Jakarta Widyastuti, Plt Kadisdik DKI Jakarta Purwosusilo, Kadinsos DKI Jakarta Premi Lasari dan sebagainya. (Candra Pratama)
DAPATKAN UPDATE BERITA FIN LAINNYA DI Google News
Sumber:
