FIN.CO.ID - Kedudukan wakil menteri di kabinet pemerintahan dinilai tidak efektif. Bahkan, hal itu justru menambah postur kabinet kian gemuk dan cenderung menimbulkan masalah.
Hal itu disampaikan oleh Pengamat Politik Citra Institute Efriza. Dia mengatakan, posisi wakil menteri dalam kabinet hanya akan membuang-buang anggaran dan sia-sia.
BACA JUGA:
- Wakil Menteri BUMN Dukung Langkah Optimis TelkomGroup Menjadi Pemain Terbesar Bisnis Data Center di Regional
- Presiden Jokowi Lantik 5 Wakil Menteri Baru
"Pembagian jatah kursi di Indonesia itu akhirnya selalu banyak, dan itu pula yang saya rasa bukan hanya menteri, menteri bisa jadi mereka tetap teguh pada 34 kementerian. Tapi wamennya ini yang jadi masalah," ujarnya saat diwawancarai Disway.id Group FIN.CO.ID, Kamis 23 Februari 2024.
Menurut dia, keberadaan wamen di kabinet itu tidak efektif. Pasalnya, kata dia, ada beberapa kementerian yang masih kosong hingga saat ini.
"Wamen 15 itu tidak efektif, dan waktu itu malah pak Jokowi sempat masih ada 10 wamen yang kosong, dan itu artinya kesia-siaan," ujarnya.
Menurutnya, sudah saatnya kursi menteri di era Prabowo-Gibran nanti diisi oleh orang-orang yang profesional dan mumpuni di bidangnya. Bukan diambil dari ketua umum partai atau bagi-bagi kue politik.
"Ini harus jadi catatan dan paling penting, jangan ambil ketum partai, dia harus bisa untuk memposisikan orang-orang yang benar-benar tepat dan bisa untuk menjalankan (jabatan) itu dengan baik," katanya.
Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Pamulang (Unpam) ini memberikan contoh soal ketum partai yang dijadikan menteri di era kepemimpinan Joko Widodo. Salah satunya Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang kini menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Ia menilai, kepemimpinan Zulkifli sebagai Mendag membuat situasi menjadi carut-marut. "Carut marut, beras hilang," katanya.
Ia berharap Prabowo-Gibran bisa membuktikan bahwa kursi menteri bisa diisi oleh orang-orang yang berkualitas dan mau bekerja. "Kabinet yang ramping kalau bisa, ini bisa jadi penyakit kalau dilanjutkan, ia (Prabowo) harus buktikan, bahwa ia tidak harus melanjukan gayanya Pak Jokowi," katanya.
BACA JUGA:
- Wakil Menteri Desa Klaim Rakyat Indonesia Masih Ingin Jokowi 3 Periode
- Pesan KPK ke Menteri dan Wakil Menteri Baru: Lapor LHKPN, Maksimal 3 Bulan Setelah Dilantik
Reporter: Sabrina Hutajulu
