PKS Setuju Kecurangan Pilpres Dibawa ke DPR Daripada ke MK
Sekjen PKS Aboe Bahar Alhabsy--Laman PKS
FIN.CO.ID- Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Al Habsy sepakat jika kecurangan Pemilu 2024 dibawa ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Menurutnya, hal itu bahkan lebih baik jika dibandingkan dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Ia bergurau jika dibawa ke MK akan ada pamannya.
BACA JUGA:
- Golkar Tolak Hak Angket untuk Merespons Dugaan Kecurangan Pemilu 2024
- 3 Parpol Pengusung Anies-Muhaimin Tunggu PDIP Ajukan Hak Angket
"Ini menarik, angket ini bagus. Dari pada kita ke MK ada pamannya. Lebih baik kita ke angket, cantik. Iya kan," kata Aboe saat jumpa pers di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Kamis, 22 Februari 2024.
Atas dasar itu, anggota Komisi III DPR RI mendukung wacana pengajuan hak angket untuk menelisik dugaan kecurangan Pemilu 2024. Ia pun siap untuk mengawal proses hak angket di DPR.
"Kami sangat mendukung, sangat senang kalau ada yang melangkah begitu, kami ada di belakangnya, kami siap. Kita akan mengawal, cek sampai ke detail-detailnya," terang Aboe.
Sebelumnya, Ganjar mengatakan dugaan kecurangan pada Pilpres 2024 harus disikapi. Ia pun menyarankan agar partai pengusung dapat mengusulkan hak angket di DPR.
BACA JUGA:
- Praktisi Hukum Setuju Hak Angket di DPR RI, Menjadi Gema Suara Rakyat
- Pengamat Anggap Sulit Bawa Kecurangan Pilpres ke MK, Lebih Mungkin Lewat Hak Angket DPR RI
"Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada Pilpres 2024," ujar Ganjar, di Jakarta, Senin, 19 Februari 2024.
Hak angket bisa digunakan jika didukung 50 persen anggota DPR RI. Sementara itu, kursi dua partai pengusung Ganjar-PDIP dan PPP-di DPR belum mencapai batas minimal.
"Makanya kita harus membuka pintu komunikasi dengan partai pendukung Anies-Muhaimin," ujar Ganjar.
Presiden RI Joko Widodo menyebutkan usul menggunakan hak angket dalam menyelidiki penyelenggaraan Pemilu 2024 merupakan sebuah hak demokrasi. Dia mengaku tidak mempermasalahkan usulan penggunaan hak angket tersebut.
"Ya itu hak demokrasi, enggak apa-apa kan," kata Presiden Jokowi saat memberikan keterangan kepada media usai menghadiri Puncak Peringatan Hari Pers Nasional Tahun 2024 di kawasan Ancol, Jakarta.
.jpeg)
Sumber:
