Bongkar Kecurangan Pemilu, TKN Prabowo-Gibran Ingin Bergabung dengan Tim Hukum Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud
Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Habiburokhman--
fin.co.id - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Habiburokhman mengaku, pihaknya juga ingin bergabung dalam tim hukum bersama yang rencananya akan dibentuk oleh kubu dari 01, Anies-Imin dan kubu 02, Ganjar-Mahfud.
Rencananya, tim hukum bersama tersebut dibentuk oleh kubu 01 dan 03 untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Bahkan, dia mengatakan bahwa pihaknya juga memiliki sejumlah daftar pelanggaran pemilu 2024 yang telah ditemukannya sejak sebelum masa pencoblosan, Rabu, 14 Februari 2024 lalu.
“Kami bahkan sebenernya pengen juga diajak oleh tim paslon (pasangan calon) 1 maupun 3 untuk semacam tim bersama ya mengusut kasus-kasus dugaan pelanggaran dan potensi kecurangan dalam pemilu ini,” ujar Habiburokhman usai menghadiri acara diskusi Forum Doktor di Hotel Fairmont Senayan, Jalan Asia Afrika, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis, 22 Februari 2024.
“Mungkin daftar kami, aduan masuk ke kami sama panjangnya dengan yang di mereka, artinya kami juga merasa ada dugaan-dugaan pelanggaran yang merugikan kami,” sambungnya.
Adapun pelanggaran yang dimaksud oleh Habiburokhman, yaitu seperti tercoblosnya surat suara paslon nomor urut 03 di Taipei dan Malaysia. Kemudian juga ada pakta integritas kepala daerah, salah satunya di Sorong.
Dia mengatakan bahwa pihaknya juga ingin sekali mengusut pelanggaran-pelanggaran Pemilu 2024 yang ditemukannya itu.
Menurutnya, pelanggaran atau kecurangan yang ditemukannya merupakan tindakan kriminal Pemilu yang harus diusut dengan tuntas.
BACA JUGA:Begini Sosok Menko Polhukam Hadi Tjahjanto di Mata Mahfud MD
“Kami bukan persoalan karena kami sudah menang tapi ini kan setiap pelanggaran harus diusut, kenapa? karena satu suara sangat berarti,” kata Habiburokhman.
“Kita ingin benar-benar hukum, benar-benar kebenaran terungkap. Setiap kasus harus diusut sampai tuntas, siapa yang melakukannya, dan harus dimintai pertanggungjawaban,” sambungnya.
“Jadi apakah itu upaya mendelegitimasi pemilu? Rekan-rekan itu ingin membuat pemilu lebih deligimate kalau kasus-kasus tersebut diusut secara tuntas,” lanjutnya.
Namun sayangnya, keinginan untuk bergabung dengan tim hukum bersama itu tidak bisa diwujudkan oleh kubu pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo-Gibran lantaran pihaknya merasa tidak pernah dapat ajakan dari dua kubu lawannya itu.
Sumber:
