Edy Rahmayadi Nilai Film Dirty Vote Edukasi Rakyat Soal Pesta Politik

Edy Rahmayadi Nilai Film Dirty Vote Edukasi Rakyat Soal Pesta Politik

Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Sumatera Utara calon presiden dan wakil presiden Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Edy Rahmayadi.-FIN/Antara-

FIN.CO.ID - Film dokumenter 'Dirty Vote' dinilai dapat memberikan edukasi kepada rakyat pada masa Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Penilaian itu disampaikan oleh Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Sumatera Utara calon presiden dan wakil presiden Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Edy Rahmayadi.

"Film itu bukan soal kualitasnya jelek atau tidak jelek. Film itu dokumenter untuk mendidik rakyat kita yang berpartisipasi di pesta politik lima tahunan," ujar Edy usai memberikan suaranya di TPS 042, Medan Johor, Medan, Sumatera Utara, Rabu 14 Februari 2024.

BACA JUGA:

Gubernur Sumatera Utara periode 2018-2023 ini juga mengapresiasi pembuat film Dirty Vote itu. Menurut dia, film itu dapat mengungkapkan informasi yang perlu diketahui oleh masyarakat.

"Saya sangat kecewa melihat masih ada pihak seperti itu (seperti di film Dirty Vote). Indonesia ini milik kita, bukan milik kami apalagi milik dia," kata dia.

Lebih jauh, Edy melanjutkan, Dirty Vote memberikan wawasan akan pentingnya kebebasan rakyat dalam memilih pemimpin. Suara rakyat, kata Panglima Kostrad periode 2015-2018 ini, seharusnya berasal dari hati nurani tanpa tekanan dari pihak mana pun.

"Berikan kebebasan kepada rakyat. Biar rakyat yang menentukan," pungkas Edy.

Edy didampingi sang istri tercinta, Nawal Lubis tiba di TPS 042 untuk memberikan suara pada pukul 09.06 WIB. Mereka datang dengan berjalan kaki lantaran tinggal sekitar 50 meter dari lokasi TPS tersebut.

TPS 042 di Medan Johor, Medan, yang melakukan pencoblosan mulai pukul 07.30 WIB, tercatat memiliki total 283 pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) termasuk Edy dan istrinya.

Film "Dirty Vote" menampilkan dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024 dan disiarakan pada 11 Februari 2024. Dalam film itu, dugaan kecurangan tersebut dianalisis oleh tiga pakar hukum tata negara yakni Bivitri Susanti, Feri Amsari, dan Zainal Arifin Mochtar.

Sampai Rabu 14 Februari 2024, 'Dirty Vote' sudah ditonton lebih dari delapan juta kali di media sosial berbagi video, YouTube.

BACA JUGA:

DAPATKAN UPDATE BERITA FIN LAINNYA DI Google News


Mihardi

Tentang Penulis

Sumber: