Jokowi Naikan Tunjangan Bawaslu Jelang Pencoblosan, TPN Ganjar-Mahfud: Waktunya Tidak Tepat
Kantor Bawaslu RI--net
FIN.CO.ID- Secara resmi Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaikkan tunjangan kinerja (tukin) pada 12 Februari 2024 atau H-2 menjelang pemilu.
Menanggapi hal tersebut Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis menilai, keputusan kenaikan tunjangan anggota Bawaslu jelang hari pencoblosan itu tidak tepat.
"Saya kira tunjangan kinerja itu sah-sah saja diberikan. Tapi persoalannya adalah timing. Waktunya tidak tepat," ujarnya saat melakukan konferensi pers di Media Centre, Jalan Cemara No.19, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 13 Februari 2024.
Menurutnya, masyarakat saat ini sedang berada di dalam suatu proses pemilihan umum (Pemilu). Mungkin dari hal tersebut membuat publik semakin bertanya-tanya.
BACA JUGA:
- Ini Penjelasan Istana Naikan Tukin Pegawai Bawaslu Jelang Hari Pencoblosan Pemilu 2024
- Sehari Jelang Pencoblosan, Jokowi Naikkan Tunjangan Pegawai Bawaslu, Begini Besarannya
"Saat ini Bawaslu dan KPU sedang banyak mendapatkan kritik dari berbagai kalangan. Saya kira kritik ini juga bukan tanpa alasan, pasti ada alasannya," kata Pria Kelahiran Medan itu.
Namun, Pria alumnus Sekolah Hukum Harvard itu tidak mau mengatakan pemberian tunjangan kinerja ini sebagai sebuah penyuapan. Sehingga mungkin saja persepsi yang muncul dari pemberian tunjangan kinerja dalam momen ini sebagai suatu rewards.
"Karena lebih baik kinerjanya ya pantas mendapatkan itu," tuturnya.
"Saya tidak mau menyebut istilah 'bribery'. Itu menurut saya tidak tepat. Perlu di garis bawahi, momennya yang kurang tepat," lanjutnya.
Dia menyarankan, sebaiknya kenaikkan tukin dilakukan setelah pemilu. Agar masyarakat tidak bertanya-tanya dan menimbulkan sebuah spekulasi yang besar.
BACA JUGA:
- Viral Surat Suara Sudah Tercoblos di Arab Saudi, Bawaslu Bantah
- Caleg Partai Golkar Diduga Bagikan Amplop ke Warga, Bawaslu Kota Bekasi Akui Sudah Terima Laporan
"Saya setuju-setuju saja, tapi kenapa disaat momen yang seperti ini. Kenapa sekarang? kenapa tidak habis pemilu saja," katanya menutup.
Dalam konferensi pers itu turut hadir juga Ketua Tim Penjadwalan TPN, Aria Bima, Direktur Kominfo dan Juru Bicara, Tomy Aryanto, Anggota Kedeputian Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Heru Muzaki. (Candra Pratama)
DAPATKAN UPDATE BERITA FIN LAINNYA DI Google News
.jpeg)
Sumber:
