Jokowi Guyur Bansos Jelang Pilpres, Mahfud MD: Seakan-Akan Dermawan, Padahal Itu dari Rakyat untuk Rakyat!
Bansos dengan tulisan 'Bantuan dari Presiden' -Istimewa-
FIN.CO.ID- Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengatakan bahwa bantuan sosial (bansos) yang belakangan ini gencar disalurkan oleh Pemerintah Jokowi, merupakan hak rakyat.
Menurut Mahfud, bansos itu dari rakyat dan harus dikembalikan kepada rakyat. Bansos bukan kedermawanan dari pemerintah Jokowi.
"Bantuan sosial seakan-akan kedermawanan pemerintah kepada rakyat, padahal bantuan sosial itu milik rakyat yang dikembalikan ke rakyat. Lalu, ada yang ngaku ini dari saya. Bukan! Bantuan sosial itu bantuan dari rakyat," kata Mahfud dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis 8 Februari 2024.
BACA JUGA:
- Menkominfo Budi Arie Setiadi: Bansos El Nino Tak Terkait Kampanye
- Keras! Ahok Sindir Jokowi: Bansos Itu Ketika Rakyat Harus Minta Belas Kasihan Raja
Mahfud mengatakan siapa pun nanti yang terpilih menjadi presiden dan wakil presiden wajib memberi bansos.
Mahfud mengatakan jika dirinya dan capres Ganjar Pranowo terpilih memenangi Pilpres 2024, maka dia akan merapikan penerima bansos lewat program KTP Sakti.
"Di beberapa tempat, banyak diberikan pada yang tidak berhak dan yang benar-benar miskin tidak dapat. Ada juga yang dikumpulkan di pinggir jalan, lalu dapat bantuan sosial; itu tidak boleh," tegas Mahfud.
Mantan menko polhukam itu menambahkan bahwa dengan KTP Sakti, bansos tidak perlu diantar oleh kepala daerah atau menteri, melainkan cukup dikirim lewat pos.
"Kalau pun mau diantar, tak perlu diantar oleh pejabat tinggi, cukup pak lurah atau kepala desa saja," ujar Mahfud.
BACA JUGA:
- Anies Sebut Bansos Harus Sesuai Kebutuhan Penerima Bukan Pemberi, Sindir Siapa?
- Muhadjir Effendy: Pembagian Bansos Rangkap 3 Bulan Tidak Berkaitan Pilpres 2024
Klarifikasi Jokowi Bansos Dipolitisasi
Sebelumnya, Persiden Joko Widodo (Jokowi) tanggapi isu yang menyebut bantuan sosial (bansos) yang akhir-akhir gencar dibagikan sebagai alat politik jelang Pilpres.
Jokowi mengatakan, bansos tersebut bukan berdasarkan keputusan pemerintah, tetapi berasal dari APBN telah melalui mekanisme di DPR.
"Itu semuanya, sekali lagi, 'kan sudah lewat mekanisme persetujuan di DPR. Jangan dipikir hanya keputusan kita sendiri, tidak seperti itu dalam mekanisme kenegaraan kita, pemerintahan kita enggak seperti itu," kata Jokowi usai menghadiri Kongres XVI GP Ansor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat 2 Februari 2024.
Diketahui, pada tanggal 29 Januari lalu, Pemerintah mengumumkan rencana penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) kepada 18,8 juta penduduk miskin.
.jpeg)
Sumber:
