fin.co.id - Wakil Bupati Tangerang Intan Nurul Hikmah mengaku siap maju sebagai calon ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Tangerang pada Musyawarah Daerah (Musda) yang rencananya akan dihelat pada Agustus 2025 nanti.
Intan Nurul Hikmah mengatakan, sebagai kader partai dirinya siap menjalankan perintah sama halnya saat ia maju di Pilkada Kabupaten Tangerang karena atas perintah partai Golkar.
"Yang namanya kader partai itukan harus nurut sama aturan dan kalo misalkan sekarang saya harus menjadi ketua DPD Golkar saya harus siap," kata Intan saat ditemui wartawan, Kamis 15 Mei 2025.
Intan mengatakan, sebelumnya dia juga pernah menjabat sebagai bendahara dan pengurus DPD Golkar Kabupaten Tangerang selama tiga periode.
Menurutnya, saat ini banyak yang perlu dibenahi di tubuh Golkar Kabupaten Tangerang, terutama soal organisasi sayap seperti Hidayah dan KPPG yang kini sudah tidak aktif lagi kegiatannya.
"Saya juga kan ketua bidang IT (Information Technology) di DPP Golkar pas saya cek Kabupaten Tangerang tidak ada. Seperti Al-Hidayah pun setiap kader kecamatan tidak ada karena tidak ada lagi pengajian bulanan, tidak ada lagi kajian-kajian. Jadi banyak organisasi sayap yang tidak diaktifkan," ujarnya.
Dikatakan Intan, organisasi sayap Golkar Kabupaten Tangerang terakhir berjalan ketika masih di ketuai oleh Ahmed Zaki Iskandar. Namun, sejak kepemimpinannya selesai tidak ada lagi yang aktif.
Baca Juga
Ia pun menyayangkan hal tersebut karena menurutnya, Golkar adalah partai besar sehingga semua organisasi sayap harus aktif supaya masyarakat lebih tahu lagi kiprah para kader partai Golkar.
"Karena faktor organisasi sayap yang tidak lagi aktif pengkaderan juga nggak berjalan. Dari DPD nya sendiri sekarang jarang dilakukan pelatihan atau bimtek-bimtek persiapan kader untuk menjadi seorang legislator yang baik," tuturnya.
Kendati begitu, menuju Musda Golkar Kabupaten Tangerang ini Intan mengaku belum melakukan konsolidasi ke pengurus partai di tingkat bawah. Sebab, pasca Pilkada ada sekitar 20 pimpinan kecamatan yang dipecat secara sepihak oleh kepengurusan DPD saat ini.
Namun menurut Intan, pemecetan terhadap 20 PK Golkar tersebut dirasa tidak berdasar karena secara aturan saat pilkada mereka sudah mengikuti fatsun partai.
"Pemecatan PK itu kan harus ada dasarnya, fatsun partai mereka ikuti, seharusnya tidak ada hak untuk dipecat," tandasnya.
