Lifestyle

Berikut Singkatan PTPS dan KPPS, Tugas Wewenang dan Besaran Gajinya

PTPS singkatan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara, Sementara KPPS adalah Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

Berikut Singkatan PTPS dan KPPS, Tugas Wewenang dan Besaran Gajinya
Ilustrasi - Honor KPPS Pemilu 2024 Naik

FIN.CO.ID- Sebentar lagi kita akan menggelar Pemilihan Umum (Pemilu) yang berlangsung pada 14 Februari 2024. Salah satu petugas yang mempunyai peran penting dalam pelaksanaan jalannya proses Pemilu adalah PTPS dan KPPS.

PTPS singkatan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara, mereka memegang peran penting dalam menjaga Pemilihan Umum (Pemilu) berjalan lancar dan demokratis. 

Sementara KPPS adalah Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang beranggotakan 7 (tujuh) orang yang terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan enam anggota. 

BACA JUGA:

PTPS: 

PTPS dibentuk oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan untuk membantu Panwaslu Kelurahan/Desa.

Mengutip dari Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2020 PTPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan atau Panwas Kecamatan.

Petugas PTPS berjumlah satu orang akan ditempatkan di setiap Tempat Pemungutan Suara saat Pemilu nanti.

Tugas PTPS Pemilu 2024

Melansir dari Pasal 43 ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2020 berikut ini adalah tugas dan wewenang PTPS saat proses pemungutan suara berlangsung:

1, Mencegah terjadinya pelanggaran Pemilu: PTPS harus memastikan proses pemungutan suara berlangsung jujur, adil, dan tanpa tekanan.

2. Mengawasi tahapan pemungutan dan penghitungan suara: Ini meliputi memastikan hak pilih warga, kelengkapan dokumen, tata cara pencoblosan, dan penghitungan suara yang sesuai prosedur.

3. Menerima laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu: Jika ada indikasi pelanggaran, PTPS wajib melaporkan kepada Panwaslu Kelurahan/Desa.

4. Mencatat seluruh kejadian penting di TPS: Hal ini berguna untuk dokumentasi dan pelaporan.

BACA JUGA:

Wewenang PTPS Pemilu 2024

1. Menyampaikan keberatan terhadap pelanggaran jika ada dugaan pelanggaran, PTPS berwenang menyampaikan keberatan.

2. Menerima berita acara pemungutan suara dengan menerima dokumen resmi terkait hasil pemungutan suara.

3. Pelaksanaan wewenang lain yaitu dilakukan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Gaji PTPS Pemilu 2024

Gaji Pengawas TPS Pemilu 2024 diatur dalam Surat Menteri Keuangan Nomor: 5/5715/MK.302/2022. Adapun rincian gajinya adalah sebagai berikut:

1. Gaji Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pemilu 2024 adalah sebesar Rp 750.000 per bulan.

2. Gaji Pengawas Tempat Pemilihan Suara (PTPS) pada Pemilu 2024 adalah sebesar Rp 1.000.000 per bulan.

Sementara itu, berdasarkan UU No. 7/2017 disebutkan Pengawas TPS dibentuk paling lambat 23 hari sebelum hari pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 7 hari sebelum hari pemungutan suara dilaksanakan.

Dengan demikian masa kerjanya sekitar 1 bulan. Karena jadwal pemungutan suara Pemilu 2024 jatuh pada 14 Februari, maka Pengawas TPS bekerja mulai 22 Januari s.d 21 Februari 2023. 

KPPS

KPPS dibentuk oleh PPS atas nama KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di TPS. 

Anggota KPPS sebanyak 7 (tujuh) orang yang terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan enam anggota. 

Anggota KPPS Keempat dan Anggota KPPS Ketujuh merangkap tugas menjaga ketertiban jika di TPS tersebut tidak ada petugas LINMAS.

Tugas dan Wewenang KPPS

Tugas KPPS dalam melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS salah satunya adalah dalam rangka mewujudkan kedaulatan pemilih, melayani pemilih menggunakan hak pemilih, memberikan akses dan layanan kepada pemilih disabilitas dalam memberikan hak pilihnya. 

Pelaksanaan tugas di atas, perlu diwujudkan dengan transparansi, tidak memihak, tingkat akurasi yang tinggi dan bertanggung jawab sehingga dapat terwujud nilai-nilai demokrasi yang dapat dibanggakan.

KPPS tunduk dan patuh dengan kode etik penyelenggara Pemilu yang tertuang dalam Peraturan Bersama KPU, BAWASLU dan DKPP No. 13 Tahun 2012, No. 11/2012, dan No. 01/ 2012.

Ketua KPPS mengumumkan hari, tanggal dan waktu pelaksanaan pemungutan suara serta nomor/lokasi TPS selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

Pengumuman dengan pengeras suara di tempat- tempat ibadah. menempel di papan pengumuman bentuk-bentuk papan pengumuman lain yang lazim digunakan di desa/kelurahan setempat.

KPPS memastikan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara serta dukungan perlengkapan lainnya sudah harus diterima dari PPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.  

Jumlah dan jenis perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan daftar dalam tanda terima dari PPS. 

Apabila ditemukan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara rusak atau hilang, KPPS harus melaporkan kepada PPS untuk memperoleh kekurangan perlengkapan yang dibutuhkan. 

Perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara dari PPS diterima oleh KPPS, paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara. 

Gaji KPPS

Gaji anggota KPPS untuk Pemilu 2024 naik menjadi Rp1,2 juta dari yang semula Rp550 ribu. 

Kenaikam gaji KPPS ini, setelah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyetujui pengajuan anggaran yang disampaikan KPU. (*) 

Berita Terkait