Pengamat Militer Sayangkan TNI yang Main Hakim Sendiri Terhadap Relawan Ganjar: Harusnya Koordinasi dengan Kepolisian

Pengamat Militer Sayangkan TNI yang Main Hakim Sendiri Terhadap Relawan Ganjar: Harusnya Koordinasi dengan Kepolisian

Video relawan Ganjar dikeroyok oknum TNI--

FIN.CO.ID- Pengamat pertahanan, militer dan intelijen Connie Rahakundini Bakrie menyesalkan sikap TNI AD yang main hakim sendiri terhadap relawan Ganjar-Mahfud di Boyolali pada Sabtu 30 Desember 2023 lalu. 

Connie menilai seharusnya TNI berkoordinasi dengan kepolisian jika merasa terganggu dengan knalpot brong yang digunakan relawan Ganjar saat hadiri kampanye. 

“Kalau memang isunya soal lalu lintas, dari pagi sudah berisik atau lain-lain, kenapa tidak telepon polisi? katanya TNI dan Polisi bersaudara?” kata Connie dalam diskusi publik bertajuk “Knalpot Brong Vs Tentara” di Jakarta, Kamis 4 Januari 2024.

BACA JUGA:

Menurut dia, jika prajurit TNI terganggu dengan suara knalpot brong atau bising yang keluar dari motor sukarelawan, seharusnya segera mengajak pihak terkait untuk berdiskusi dan segera menelepon polisi selaku pihak yang berwenang atas ketertiban lalu lintas.

Connie mengatakan, TNI tidak bisa main hakim atas keinginannya sendiri, terutama melanggar tugas dan fungsinya sebagai aparat yang menjaga keamanan bangsa.

Menurut Connie, jika TNI sulit berkoordinasi dengan kepolisian, maka bisa segera melaporkan masalah ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

"Kita harus tahu knalpot brong yang terlibat dalam penanganannya tidak hanya polisi, tapi KLHK. Ada di dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2009 tentang ambang batas kebisingan bermotor, itu ada di KLHK, jadi kalau dari zaman dulu knalpot brong sudah ada dan prajurit merasa terganggu, kenapa tidak dari zaman dulu batalyon AD lapor KLHK?” ujarnya.

BACA JUGA:

Ia juga menyayangkan sikap Komandan Kodim 0724/Boyolali Letkol (Inf) Wiweko Wulang Widodo dalam kasus tersebut.

Connie meyakini prajurit tidak akan berani bergerak sendiri keluar markas jika tidak ada perintah dari atasan yang diduga memiliki kepentingan politik.

“Menurut saya koreksi kalau saya salah, tapi di tentara itu tidak mungkin kalau tidak ada perintah atasan, tidak mungkin keluar dari satuan ke jalan raya,” katanya.

Dosen Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut itu juga mengatakan bila TNI AD masih mengurusi hal yang tidak menjadi kewenangannya, maka disarankan agar Menteri Pertahanan memangkas anggaran pembelian kendaraan militer dan dialokasikan untuk keperluan lainnya.

“Katanya tentara terpanggil mengurusi knalpot brong? Saya nanti akan usulkan kepada Menhan yang baru kalau anggaran pembelian alutsista negara dalam hal ini TNI AD, hilangkan saja. Karena dia tidak perlu lagi tank atau yang aneh-aneh karena cuma mau mengurusi knalpot,” katanya.

DAPATKAN UPDATE BERITA FIN LAINNYA DI Google News


Afdal Namakule

Tentang Penulis

Sumber: