FIN.CO.ID - Sebanyak 204 juta lebih data Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 bocor dan dijual di dark web. Diduga kebocoran data DPT Pemilu 2024 milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait kepentingan politik.
Menanggapi kebocoran data DPT Pemilu 2024 yang dikaitkan dengan kepentingan politik, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi langsung membuat pernyataan.
Ditegaskannya kebocoran data sekitar 204 juta DPT Pemilu 2024 tak terkait politik, melainkan motif ekonomi.
"Kami ingin meyakinkan kalau ini tidak ada motif politik. Ini motif bisnis supaya publik jangan resah dulu, ini (motif) politik apa," katanya usai rapat kerja bersama Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 29 November 2023.
Budi mengatakan bahwa motif ekonomi yang mendalangi pelaku peretasan membobol data DPT menjadi kesimpulan sementara yang diyakini institusinya.
BACA JUGA:
- KPU Angkat Suara Soal Dugaan Kebocoran Data DPT Pemilu 2024
- 204 Juta DPT Pemilu 2024 Milik KPU Bocor, Pakar: Dampaknya Kericuhan Skala Nasional
"Kalau motif kita berani jamin itu kepentingan komersial, mau diperjualbelikan data itu. Kesimpulan sementara," ujarnya.
Menurut Budi, data yang diretas oleh pembobol tersebut disalahgunakan untuk diperjualbelikan di situs gelap (dark web).
"Karena dijual datanya, sama yang nge-hack dijual datanya, kalau jual apa berarti? Komoditas kan. Kalau komoditas berarti apa? Ekonomi kan. Jualnya di dark web," ucapnya.
Untuk itu, Budi mengimbau publik agar tidak mengaitkan dugaan kebocoran data di situs KPU dengan muatan politis.
"Justru itu makanya saya bilang ini motifnya bukan politik, motifnya ekonomi. Ini orang mau ngerampok data saja, mau ngejual jadi komoditas, gitu saja. Jadi, enggak usah dipolitisasi," tuturnya.
BACA JUGA:
- Temukan Adanya Kebocoran Data 204 Juta DPT di KPU, Bareskrim Polri Langsung Turun Tangan Menyelidiki
- Gawat Situs KPU Diduga Diretas, 204 Juta DPT Bocor dan Dijual Rp1,2 Miliar di Dark Web
Budi juga mengimbau publik untuk tidak mendiskreditkan KPU selaku penyelenggara pemilu atas dugaan kebocoran data yang terjadi.
"Sudah jangan kita salah-menyalahkan. Kami Kemenkominfo tidak mau menyalahkan kementerian/lembaga lain, apalagi KPU ini kan penyelenggara pemilu tumpuan kita semua, jangan sampai KPU didiskreditkan, dong!" katanya.
Sebaliknya, Menkominfo mengatakan kasus tersebut menjadi peringatan bagi KPU untuk lebih berhati-hati dalam menjamin keamanan data pemilih.
