"Ini juga sekaligus warning buat penyelenggara pemilu, buat menjaga sistemnya dengan baik, keamanan datanya dengan baik," ucapnya.
Budi mengatakan bahwa Kemenkominfo juga telah meminta klarifikasi kepada KPU soal dugaan kebocoran data yang terjadi. Sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), dia menyebut masih menunggu respons dari KPU selama tiga hari terkait laporan kehilangan data.
"Kami sejak semalam sudah bersurat ke KPU, apakah betul terjadi kebocoran data. Nah, kami kan tunggu jawaban dari KPU," kata dia.
Dia pun memastikan Kemenkominfo akan terus berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait lainnya, baik itu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta Polri untuk bersama-sama merapikan dan memperkuat sistem keamanan data terkait pemilu agar lebih baik dan berkualitas.
