Hasto: Pergantian Panglima TNI Hak Prerogatif Presiden, Tapi Suara Rakyat Harus Didengarkan
Presiden Jokowi diapit Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dan KSAD Jenderal Dudung Abdurachman-Antara/Indra Arief Pribadi-
BACA JUGA:Kasus Penembakan di Bekasi Libatkan Kelompok John Kei dan Nus Kei, Polisi: Total 4 Orang Ditangkap
Kendati demikian, menurut Hasto, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Bali tidak perlu melakukan hal yang berlebihan sebab setelah penurunan atribut PDIP justru muncul atribut dari partai lain secara masif di tempat itu.
Hasto pun mengatakan masyarakat mampu menilai kondisi ini sendiri.
Ia percaya masyarakat kini sudah sangat cerdas dan menjadi bagian instrumen yang sangat penting dalam memastikan pemilu berjalan dengan adil, demokratis dan tanpa penyalahgunaan kekuasaan.
"Suara-suara dari masyarakat loh, bukan daripada perjuangan kami hanya menangkap suara-suara itu," jelasnya.
Sebelumnya, Penjabat Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya sempat mengklarifikasi video dan kabar yang ramai beredar di media sosial yang mempertontonkan aparat saat menurunkan alat peraga sosialisasi berupa bendera PDI Perjuangan dan baliho Ganjar Pranowo-Mahfud Md di lokasi kunjungan Jokowi.
Sang Made menyebut itu dilakukan sesuai standar pengamanan presiden dan demi menjaga estetika tanpa niat lain, namun tak dapat dipungkiri atribut partai politik tersebut banyak tersebar bahkan hampir setiap jarak satu meter.
"Yang dilakukan adalah menggeser sementara alat sosialisasi tersebut berupa baliho agar estetika terjaga dan setelah selesai kegiatan, alat sosialisasi baliho tersebut sudah terpasang kembali," kata Sang Made.
Sumber:
