Hasto: Pergantian Panglima TNI Hak Prerogatif Presiden, Tapi Suara Rakyat Harus Didengarkan
Panglima TNI pengganti Laksamana TNI Yudo Margono.
FIN.CO.ID - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa pergantian Panglima TNI merupakan hak prerogatif presiden.
"Proses negara terkait dengan Panglima TNI, yaitu kan akhirnya suara-suara masyarakat yang harus didengarkan termasuk pemerintah, meskipun kami tahu itu merupakan hak prerogatif dari presiden," ujar Hasto di Gedung High End, Jakarta, Rabu 1 November 2023.
Adapun hak prerogatif presiden adalah hak yang dimiliki oleh kepala negara atau presiden yang bersifat istimewa, mandiri, dan mutlak yang diberikan oleh konstitusi dalam lingkup kekuasaan pemerintahan.
Baca Juga
Untuk itu, ia menghormati sepenuhnya hak Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam menentukan Panglima TNI pengganti Laksamana TNI Yudo Margono.
"Tetapi suara-suara yang harus didengarkan," katanya.
DPR RI menerima surpres dari Presiden RI Joko Widodo mengenai usulan calon Panglima TNI pengganti Laksamana TNI Yudo Margono pada Senin (30/10).
BACA JUGA:Hasto Sebut Penurunan Baliho Ganjar-Mahfud Munculkan Pemilu yang Jurdil
BACA JUGA:Dicalonkan Jadi Panglima TNI, Agus Subiyanto akan Revisi Doktrin Lama
Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, yang resmi menjabat sebagai Panglima pada Desember 2022, bakal pensiun pada 1 Desember 2023 atau beberapa hari setelah dia tepat berusia 58 tahun.
Pasal 53 Undang-Undang Nomor 34 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) mengatur perwira TNI pensiun pada usia 58 tahun, sementara bintara dan tamtama 53 tahun.
Agus Subiyanto, yang baru saja resmi menjabat Minggu lalu (27/10), dilantik sebagai Kepala Staf TNI AD menggantikan Jenderal TNI Dudung Abdurachman pada Rabu Minggu lalu (25/10).
Jika dia akhirnya terpilih sebagai Panglima TNI, maka masa tugas Agus sebagai Kasad kemungkinan kurang lebih dari 1 bulan.
Sebelumnya, Hasto menyebut jika penurunan atribut partainya berupa baliho bergambar Ganjar Pranowo-Mahfud Md saat kunjungan kerja Presiden Joko Widodo di Kabupaten Gianyar, Bali, memunculkan gerakan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
"Tetapi, sisi antitesisnya muncul suatu gerakan pemilu jurdil (jujur dan adil). Apa yang dilakukan Profesor Nurcholish Madjid yang saat itu membentuk Komite Pemilu Independen ini kembali disuarakan oleh para aktivis dan menurut kami suatu yang sangat baik untuk dilakukan," kata Hasto di Gedung High End, Jakarta, Rabu 1 November 2023.
Baca Juga
BACA JUGA:Kasus Penembakan di Bekasi Libatkan Kelompok John Kei dan Nus Kei, Polisi: Total 4 Orang Ditangkap
Kendati demikian, menurut Hasto, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Bali tidak perlu melakukan hal yang berlebihan sebab setelah penurunan atribut PDIP justru muncul atribut dari partai lain secara masif di tempat itu.
Hasto pun mengatakan masyarakat mampu menilai kondisi ini sendiri.
Ia percaya masyarakat kini sudah sangat cerdas dan menjadi bagian instrumen yang sangat penting dalam memastikan pemilu berjalan dengan adil, demokratis dan tanpa penyalahgunaan kekuasaan.
"Suara-suara dari masyarakat loh, bukan daripada perjuangan kami hanya menangkap suara-suara itu," jelasnya.
Baca Juga
Sebelumnya, Penjabat Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya sempat mengklarifikasi video dan kabar yang ramai beredar di media sosial yang mempertontonkan aparat saat menurunkan alat peraga sosialisasi berupa bendera PDI Perjuangan dan baliho Ganjar Pranowo-Mahfud Md di lokasi kunjungan Jokowi.
Sang Made menyebut itu dilakukan sesuai standar pengamanan presiden dan demi menjaga estetika tanpa niat lain, namun tak dapat dipungkiri atribut partai politik tersebut banyak tersebar bahkan hampir setiap jarak satu meter.
"Yang dilakukan adalah menggeser sementara alat sosialisasi tersebut berupa baliho agar estetika terjaga dan setelah selesai kegiatan, alat sosialisasi baliho tersebut sudah terpasang kembali," kata Sang Made.