FIN.CO.ID- Mantan ketua MK, Prof Jimly Asshiddiqie merespon pernyataan Bacawapres Mahfud MD yang mengatakan Majelis Kehormatan MK bisa dibeli dan direkayasa.
Prof Jimly menilai, pernyataan Mahfud itu sangat tidak beradab dan sangat tak pantas.
"Ya Allah, apa benar ini komentarnya? Sebaiknya diklarifikasi dulu. Kalau benar ini sangat kasihan, tidak beradab. Sangat tidak pantas masih terus saja jadi pengamat dan komentator" ujar Jimly melalui akun X, dikutip Rabu 25 Oktober 2023.
Jimly heran, Mahfud MD seolah menjadi pengamat dan komentator padahal dia sebagai Menkopolhukam.
BACA JUGA:
- Waduh, MK Diubah Jadi Mahkamah Keluarga di Google Map
- Mahfud MD Komentari Ketua MK Bakal Diperiksa Majelis Kehormatan MK, Anwar Usman: Alhamdulillah
Mahfud MD minta penemuan 13 pucuk senjata api di rumah dinas Mentan SYL diselidiki--Foto Instagram
"Padahal sudah diberi amanat untuk kerja sebagai Menko, apalagi mau jadi wapres. Mudah-mudahan ini salah kutip" ujar Jimly.
Sebelumnya, Mahfud MD mengingatkan masyarakat agar tidak terlalu optimis dengan adanya pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Sebab Mahfud MD mengatakan, MKMK itu bisa direkayasa dan bisa dibeli.
"Jangan terlalu optimis juga karena kadang kala siapa yang akan menjadi majelis itu terkadang bisa dibeli dan bisa direkayasa juga. Kamu yang jadi, kamu yang jadi, kamu yang jadi. Keputusan ini bisa saja terjadi jika situasi pengembangan dan pemenuhan hukum masih seperti sekarang," kata Mahfud di kawan Blok M, Jakarta Selatan, Senin 23 Oktober 2023.
Mahfud mengatakan kondisi itu menjadi sebuah pelajaran agar polemik terkait putusan MK tak kembali terjadi di masa mendatang.
BACA JUGA:
- Mahfud MD Sentil Hakim MK yang Putuskan Perkara Karena Kepentingan Keluarga
- Prabowo Alhamdulillah MK Tolak Gugatan Batas Usia Maksimal Capres-Cawapres
Menurutnya, hakim konstitusi yang memiliki hubungan dengan suatu perkara tak diperkenankan untuk memutus perkara tersebut.
"Karena dalam pengadilan itu ada asas-asas misalnya, yang paling terkenal itu kalau satu perkara terkait dengan kepentingan diri sendiri, keluarga punya ikatan kekeluargaan maupun hubungan kepentingan politik itu hakim tidak boleh mengadili," ujar Mahfud.
