News

Waduh, MK Diubah Jadi Mahkamah Keluarga di Google Map

MK disebut sebagai Mahkamah Keluarga oleh netizen di media soial. Bahkan yang terbaru, MK ditulis sebagai Mahkama Keluarga di Goole Map.

Waduh, MK Diubah Jadi Mahkamah Keluarga di Google Map
Mahkamah Keluarga di Google Map

FIN.CO.ID- Mahkamah Konstitus (MK) akhir-akhirnya menjadi sorotan setelah mengabulkan uji materi UU Nomor 7 Tahun 2017 tantang batas usia calon presiden dan calon wakil Presiden. 

MK disebut sebagai Mahkamah Keluarga oleh netizen di media soial. Bahkan yang terbaru, MK ditulis sebagai Mahkama Keluarga di Google Map. 

Seperti dilihat oleh Fin pada Selasa 24 Oktober 2023, nama Mahkamah Konsitusi diubah menjadi Mahkamah Keluarga dengan alamat Jl. Medan Merdeka Barat No.6, RT.2/RW.3, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110.

Netizen sengaja mengubah MK menjadi Mahkamah Keluarga diduga sebagai bentuk kekecewaan terhadap MK yang telah meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden dampingi Prabowo Subianto.

BACA JUGA:


Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman foto : Harian Disway --

Seperti keketahui, Ketua MK Anwar Usman merupakan ipar dari Presiden Jokowi, mengabulkan sebagian permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengenai batas usia capres dan cawapres diubah menjadi berusia 40 tahun atau pernah berpengalaman sebagai kepala daerah.

Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 itu diajukan oleh perseorangan warga negara Indonesia (WNI) bernama Almas Tsaqibbirru Re A yang berasal dari Surakarta, Jawa Tengah.

Dengan demikian, putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka yang juga merupakan keponakan Anwar Usman yang saat ini masih berusia 35 tahun resmi maju sebagai calon wakil presiden dampingi Prabowo Subianto. 

Prabowo dan Gibran akan daftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Rabu 25 Oktober 2023 besok. 

BACA JUGA:

Jokowi dan Keluarga Dilaporkan ke KPK

Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melaporkan Presiden Jokowi, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman, kemudian dua putra Jokowi Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep ke Komisi Pemberantasa Korupsi atau KPK. 

Laporan itu terkait tindakan pidana kolusi dan nepotisme. Pelapor mempermasalahkan putusan MK yang diketuai Anwar Usman yang juga ipar Jokowi terkait batas umur capres cawapres sebagai upaya loloskan Gibran maju dalam Pilpres 2024.

"Tadi kita melaporkan dugaan tindak pidana kolusi dan nepotisme kepada pimpinan KPK yang diduga dilakukan oleh Presiden kita RI Joko Widodo dengan Ketua MK Anwar, juga Gibran dan Kaesang dan lain-lain," kata Koordinator TPDI Erick Samuel Paat di gedung KPK, Senin 23 Oktober 2023.

Pelaporan itu diterima langsung oleh KPK dengan nomor informasi 2023-A-04294 yang ditandatangani oleh Maria Josephine Wak.

Erick mengatakan, Anwar Usman sebagai Ketua MK dan juga ipar Jokowi seharusnya tidak terlibat dalam pengambilan keputusan yang sarat dengan kepentingan keluarga dan politik. 

"Kaitannya bahwa Presiden dengan Anwar itu ipar, kita tahu ya karena menikah dengan adiknya presiden. Nah kemudian, Gibran anaknya (Jokowi)," tuturnya.

Dia mengatakan, dalam gugatan dari masyarakat yang ada hubungan keluarga, seharusnya hakim mundur diri. 

"Tapi kenapa Ketua MK tetap membiarkan dirinya tetap menjadi Ketua Majelis Hakim. Nah, ini ada keterkaitannya dengan kedudukan Presiden Jokowi yang menjadi salah satu pihak yang harus hadir dalam persidangan ini," kata Erick. 

Ia mengatakan ada unsur kesengajaan yang dilakukan baik oleh Anwar Usman, Jokowi, Gibran Rakabuming, serta Kaesang Pangarep.

Adapun dasar hukum dalam laporannya yakni UUD 1945 ayat 1 dan 3, TAP MPR no 11 MPR 1998 tentang penyelenggaraan negara bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. TAP MPR no 8 tahun 2001 tentang rekomendasi arah kebijakan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Kemudian UU no 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. UU no 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dan UU no 18 tahun 2003 tentang advokat.

“Laporan sudah diterima KPK. Kita tunggu saja tindak lanjutnya. Kami harap KPK menangkap secepatnya. Kalau lambat akan menimbulkan masalah lagi,” kata dia. (*)

 

Berita Terkait