News

Pemutihan Pajak Kendaraan untuk Wilayah Jakarta dan 7 Provinsi Lainnya Masih Berlaku, Cek Jadwalnya

Jakarta dan sejumlah provinsi lainnya masih menggelar program pemutihan pajak kendaraan bermotor.

Pemutihan Pajak Kendaraan untuk Wilayah Jakarta dan 7 Provinsi Lainnya Masih Berlaku, Cek Jadwalnya
Ilustrasi Pemutihan denda pajak kendaraan bermotor dan Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pemutihan Pajak Kendaraan Wilayah Jakarta dan 7 Provinsi Lainnya - Jakarta dan sejumlah provinsi lainnya masih  menggelar program pemutihan pajak kendaraan bermotor. 

Untuk wilayah Jakarta, program pemutihan pajak kendaraan bermotor akan berlaku hingga akhir tahun 2023 atau tepatnya pada 29 Desember 2023.

Dengan adanya program pemutihan denda atau sanksi administratif, maka pemilik kendaraan tidak perlu mengeluarkan uang dalam jumlah besar untuk membayar pajak tahunan kendaraan, cukup membayar pajak pokok sesuai besaran yang ditentukan.

Berikut Program Pemutihan Pajak DKI Jakarta dan Sejumlah Provinsi Lainnya

DKI Jakarta

Program pemutihan pajak digelar pada 22 Juni hingga 29 Desember 2023.

BACA JUGA:

Keringanan yang ditawarkan adalah penghapusan sanksi administrasi secara jabatan untuk PKB, dan penghapusan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).

Kemudian, penghapusan sanksi administrasi diberikan terhadap bunga atau denda tanpa permohonan wajib pajak melalui penyesuaian sistem pajak daerah.

Lalu penghapusan sanksi administrasi kepada wajib pajak yang melakukan pembayaran pokok pajak.

Lampung

Pemerintah Provinsi Lampung menggelar program pemutihan pajak hingga 30 September 2023.

Dalam program tersebut masyarakat dapat memanfaatkan bebas BBNKB 2, bebas denda pajak dan diskon pokok tunggakan pajak.

Jawa Timur

Pemprov Jawa Timur kembali menggelar pemutihan pajak kendaraan pada Selasa (1/8/2023) dan akan berakhir pada 31 Oktober mendatang.

Adapun pemutihan yang digelar meliputi bebas biaya bea balik nama (BBN) II dan seterusnya, bebas sanksi administratif pembayaran PKB, bebas BBNKB dan bebas PKB progresif.

BACA JUGA:

Jawa Tengah

Bapenda Jawa Tengah mengadakan program pemutihan pajak kendaraan yang berlaku hingga 22 Desember 2023.

Adapun keringanan yang diberikan adalah pembebasan BBNKB II dan pembebasan pajak progresif yang digelar pada 26 April-22 Desember 2023

Pemprov Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) 

Pemprov DIY juga mengadakan program keringanan pajak kendaraan yang berlangsungs sejak 10 Agustus 2023 hingga 30 September 2023.

Keringanan pajak bebas denda kendaraan bermotor ini, meliputi:

Pajak tahunan maksimal empat tahun, Pajak tahunan di atas lima tahun dan BBNKB

Banten

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mengadakan kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-23.

Adapun beberapa program keringanan untuk masyarakat yang diberikan:

Penghapusan sanksi denda untuk PKB sampai 31 Oktober 2023

Penghapusan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) penyerahan kedua atau mutasi kendaraan bermotor sampai 23 Desember 2023

BACA JUGA:

Sumatera Utara

Selanjutnya ada Pemprov Sumatera Utara, melalui Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bapenda) program pemutihan pajak berlangsung sejak 29 Mei 2023 hingga 30 September 2023.

Kebijakan ini sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Nomor 188.44/340/KPTS/2023, pemerintah memberikan beberapa insentif untuk wajib pajak, berupa:

Bebas denda PKB dan BBNKB II

Bebas pokok BBNKB II

Bebas pajak progresif

Bebas pokok tunggakan PKB tahun III

Bebas denda sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan (SWDKLLJ) untuk satu tahun yang lewat

Sumatera Selatan

Pemprov Sumatera Selatan masih menggelar program pemutihan pajak kendaraan sampai 31 Desember 2023.

Program pemutihan pajak kendaraan ini meliputi pembebasan PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atas penyerahan kedua dan seterusnya (BBNKB II), pembebasan denda dan bunga pajak.

Kemudian tunggakan PKB selama dua tahun ke atas hanya membayar satu tahun pokok tunggakan PKB ditambah satu tahun pokok PKB tahun berjalan, pengurangan BBNKB II sebesar 50 persen termasuk mutasi masuk dari dalam maupun luar Provinsi Sumatera Selatan.

Ada juga penghapusan pajak kendaraan bermotor di atas air 5 GT sampai 7 GT, dan pemberian insentif kendaraan listrik berbasis baterai berupa pembebasan PKB dan BBNKB sebesar 0 persen.

semoga informasi ini membantu masyarakat yang ingin memperpanjang pajak kendaraan

 

Berita Terkait